Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kata Jokowi soal Reshuffle Kabinet usai NasDem Pilih Anies Baswedan Jadi Capres: Rencana Selalu Ada

Presiden Jokowi menjawab soal isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang mencuat setelah partai NasDem deklarasikan Anies Baswedan menjadi capres.

Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Kata Jokowi soal Reshuffle Kabinet usai NasDem Pilih Anies Baswedan Jadi Capres: Rencana Selalu Ada
Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi. | Presiden Jokowi menjawab soal isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang mencuat setelah partai NasDem deklarasikan Anies Baswedan menjadi capres. 

TRIBUNNEWS.COM - Isu perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini mulai muncul setelah Partai NasDem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedans sebagai bakal calon presiden (capres) yang diusungnya di Pilpres 2024.

Jokowi pun menyebut jika rencana terkait reshuffle kabinet ini akan selalu ada, tapi pelaksanaannya akan diputuskan nanti.

Meski demikian, Jokowi enggan menjelaskan terkait kapan dan siapa saja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan dicopot, termasuk juga siapa penggantinya nanti.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi, dilansir Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

Perlu diketahui, kader NasDem yang kini masih duduk di kursi menteri ada tiga orang, di antaranya ada Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo).

Kemudian, ada Siti Nurbaya Bakar yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca juga: Jokowi Diminta Reshuffle Menteri dari NasDem, Elite PAN: Itu Hak Presiden, Kita Tak Bisa Ikut Campur

Serta Syahrul Yasin Limpo yang menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Berita Rekomendasi

Sementara itu, Jhonny G Plate menegaskan, meski NasDem kini telah mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres, NasDem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga selesai masa jabatannya pada 2024 mendatang.

Menurut Jhonny, dukungan itu harus dilakukan NasDem sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

"Sikap itu yang harus dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan konsistensi partai koalisi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny.

Baca juga: Ujang Komarudin Menilai Tipis Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri Kader Nasdem

Lebih lanjut, Jhonny menyebut jika reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden.

Selain itu, kewenangan reshuffle kabinet ini juga telah dijamin oleh konstitusi, sehingga harus selalu dihormati.

Jhonny pun meyakini jika Jokowi akan selalu independen dalam mengambil keputusan, termasuk soal reshuffle kabinet.

"Pak Presiden selalu independen dalam mengambil keputusan, tidak dipengaruhi termasuk oleh sahabat-sahabat relawan," pungkasnya.

Baca juga: Saat PDIP Singgung Biru yang Terlepas dan Wacana Reshuffle Kabinet pun Mencuat

PDI-P Dukung Wacana Reshuffle

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila melakukan perombakan kabinet atau reshuffle terhadap para menterinya.

Hasto mengatakan, Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk mendampinginya dalam menyelesaikan masalah.

"Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat," kata Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Hasto menuturkan, hal tersebut guna pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berada dalam kondisi "sense of happiness" di pemilihan umum (pemilu) 2024.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat berdialog dengan Komisioner Komnas HAM tentang tindak lanjut kasus 27 Juli 1996 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (26/7/2018). Dalam kunjungannya tersebut PDIP menyebutkan bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan saksi dari kasus 27 Juli yang saat itu menjabat Kasdam Jaya. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat berdialog dengan Komisioner Komnas HAM tentang tindak lanjut kasus 27 Juli 1996 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (26/7/2018). | Kini Hasto turut mengomentari soal isu adanya reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi, setelah NasDem deklarasikan Anies Baswedan menjadi capres. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Baca juga: Pengamat: Rasa-rasanya untuk Pilpres 2024, PDIP Haram Koalisi dengan NasDem

"Supaya nanti di pemilu 2024 dalam kondisi sense of happiness yang tinggi karena kabinet saat ini telah mencapai sejumlah prestasi yang tinggi dalam memikirkan rakyatnya," ujarnya.

Ia menyebut, Jokowi berhak melakukan perombakan kepada para menterinya yang tak sejalan dengan perintahnya.

"Sehingga Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliknya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto juga menyingung menteri yang antitesa terhadap visi-misi Presiden Jokowi.

"Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas