Tribun

Turunkan Prevalensi Stroke, Mulai Tahun Depan Deteksi Dini Ditanggung BPJS Kesehatan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa mencegah lebih mudah dan murah daripada mengobati.

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
zoom-in Turunkan Prevalensi Stroke, Mulai Tahun Depan Deteksi Dini Ditanggung BPJS Kesehatan
mayoclinic.org
Penyumbatan pembuluh darah di otak atau disebut sebagai penyakit arteri karotis. Memiliki gejala awal berupa sakit kepala yang parah hingga bisa menyebabkan stroke. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Stroke menjadi penyakit penyebab kematian tertinggi kedua di dunia pada tahun 2015. Dan, penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2014.

Data Kementerian Kesehatan, prevalensi stroke di Indonesia tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur 15 tahun sebesar (10,9 persen) atau diperkirakan sebanyak 2.120.362 orang. 

Untuk itu, sejumlah strategi disusun pemerintah untuk menurunkan prevalensi stroke di Indonesia. Mulai dengan memperkuat upaya promotif preventif kesehatan masyarakat.

Misalnya, mengkampanyekan konsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kadar gula dalam darah, rutin melakukan aktivitas fisik dan yang tak kalah penting adalah rutin cek kesehatan setidaknya 6 bulan sekali.

''Kalau belum melakukan pemeriksaan, do that. Mulai tahun depan deteksi dini akan ditanggung BPJS. Ingat ya, mencegah lebih mudah dan murah daripada mengobati,'' kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan resmi, Jumat (15/10/2022). 

Selanjutnya, adalah memperkuat layanan kesehatan untuk penyakit stroke.

Dikatakan Menkes, saat ini jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan spesialis bedah jumlahnya belum memadai. 

Dari 34 provinsi baru 20 provinsi yang bisa melakukan tindakan pakai cathlab sementara 14 provinsi masih belum mampu menyediakan pelayanan stroke.

Baca juga: Menkes Budi Gunadi Sadikin Benarkan Ada 8 Kasus Varian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia

''Kami sedang berproses untuk memenuhi itu, terkait alatnya itu gampang. Saya sudah alokasikan untuk kanker, stroke, jantung dan ginjal sekitar 30 triliun sampai tahun 2027. Seluruh provinsi dan 514 Kabupaten/kota akan memiliki alat intervensi non-bedah. Ini pilar nomor dua transformasi layanan rujukan,'' terang Budi.

Selain itu, pemenuhan tenaga kesehatan juga sangat perlu. Pasalnya, jumlah dokter spesialis bedah saat ini juga masih sangat minim. Persebarannya pun juga belum merata, masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Dari 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang memiliki spesialis hanya 20, spesialis saraf hanya sekitar 13, sementara sub spesialis syarat intervensi presentasinya lebih sedikit lagi.

''Kenapa hanya segitu? Harusnya diperbanyak. Saya akan perbanyak prodi spesialis dan RS Pendidikan baik di FK swasta atau negeri. Cara akan banyak spesialis yang akan kita cetak. Itu reformasi yang akan kita transformasi di pilar ketiga,'' tegas Budi. 

Upaya lain yang sedang dilakukan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi digital dalam peningkatan layanan stroke di seluruh fasyankes.

Kemenkes ingin, layanan kesehatan stroke terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

''Terakhir, embrace new technologi. Perkembangan teknologi ini harus kita manfaatkan untuk menghadirikan layanan kesehatan yang lebih personal dan presisi. Harapannya ini juga bisa digunakan untuk pencegahan stroke,'' pungkasnya. 

Ikuti kami di
© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas