TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tuntutan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbenah terus disuarakan. 

Hal tersebut agar kepercayaan kembali meningkat. Sebab, baik buruk Polri juga bisa berdampak pada penilaian terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak ada jalan lain bagi Polri kecuali melakukan percepatan reformasi dengan suatu desain komprehensif, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Polri harus solid, profesional, berintegritas dalam menjalankan mandat, sebagaimana pesan Jokowi. Karena jika tidak berbenah, pada akhirnya, kinerja Polri juga akan merusak
kinerja Jokowi, karena Jokowi adalah atasan Kapolri," kata Ketua SETARA Institute Hendardi dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Jumat (21/10/2022).

Polri terus dalam sorotan masyarakat. Setelah kasus dugaan pembunuhan Brigadir J yang menyeret banyak perwira Polri ke pengadilan, kegagalan pencegahan potensi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, masyarakat dikejutkan dengan dugaan keterlibatan salah satu jenderal dalam peredaran narkoba.

Jokowi tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan para perwira tinggi dan menengah di Istana.

Dalam arahannya, Jokowi memerintahkan agar Polri berbenah. Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit menindak tegas polisi yang melanggar aturan. Dia juga ingin polisi meninggalkan kemewahan, lebih peka dengan kondisi masyarakat yang sedang krisis.

"Pengarahan langsung Presiden Jokowi terhadap 559 pejabat Polri dari unsur Mabes Polri, Polda dan Polres adalah agenda luar biasa yang menggambarkan kegeraman presiden atas kinerja institusi Polri menjalankan mandat konstitusionalnya menjaga keamanan, memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat dan menegakkan hukum," ujar Hendardi. 

Sebagaimana permintaan Jokowi, Hendardi mengatakan, internal Polri harus solid dan harus tampil percaya diri. Kalau terlihat ragu dan tidak tegas, justru akan semakin menurunkan kepercayaan publik.

"Keretakan dan terganggunya kohesi anggota di tubuh Polri, bukan hanya akan melemahkan kepercayaan publik, tetapi potensi politisasi sistematis kelompok-kelompok tertentu, baik yang sejak lama menanti momentum ini karena merasa diperlakukan tidak adil dalam penegakan hukum, maupun conflict entrerpreneurs yang memanfaatkan kelemahan Polri untuk mengganggu keamanan, melakukan tindakan terorisme, maupun menciptakan instabilitas," kata Hendardi.

Baca juga: Respons Polri Terkait Dugaan Intimidasi Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan hingga Batal Autopsi

Sementara itu Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, Ali Armunanto mengapresiasi ketegasan Jokowi dalam membenahi Polri. Menurutnya, Jokowi jelas ingin memperbaiki citra Polri.

“Saya rasa hal ini sangat perlu dilakukan dan pantas mendapatkan apresiasi, karena memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri akibat beberapa kasus-kasus yang selama ini terjadi dan kesewenangan Kepolisian,” kata Ali.(Willy Widianto)