Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Jakarta Tak Tahu Dugaan Korupsi dalam Program Hunian DP 0 Rupiah
Survei LSI mengungkap dominan masyarakat Jakarta percaya adanya tindakan korupsi dalam program hunian DP 0 rupiah.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis temuan terbarunya pada Jumat (21/10/2022).
Kali ini, terkait dengan evaluasi masyarakat DKI Jakarta atas kinerja dan penanganan kasus di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria.
Beberapa kasus yang dimaksud yakni dugaan korupsi pada program hunian down payment (DP) 0 rupiah yang dicanangkannya Anies Baswedan.
Dari hasil data yang disampaikan Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui soal adanya dugaan tindak pidana rasuah tersebut.
"Kita tahu bahwa sudah ada proses hukum terhadap dugaan korupsi terhadap program hunian DP Rp 0 ini, yang mengetahui adanya tindak korupsi dalam program (Hunian DP Rp0) ini tidak banyak, yaitu 23 persen (yang tidak tahu 77 persen)," kata Djayadi dalam paparannya secara daring, Jumat (21/10/2022).
Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Warga Jakarta Nilai Positif Kinerja Pemerintah DKI di Bawah Anies-Riza Patria
Namun, dari 23 persen masyarakat yang mengetahui itu, dominan di antaranya kata Djayadi, percaya adanya tindakan korupsi dalam program tersebut.
Bahkan angka yang percaya pada dugaan korupsi itu mencapai 50 persen lebih.
"Di antara yang mengetahui adanya dugaan tindak korupsi di program ini 55,1 persennya menyatakan percaya kalau memang terjadi masalah dalam hal ini dugaan tindak korupsi dalam projek hunian DP Rp 0 itu (tidak percaya 24,5 persen)," ucapnya.
"Ini mungkin juga yang menjelaskan antara lain mengapa projek itu dinilai negatif oleh sejumlah kalangan," kata dia.
Baca juga: Anies Baswedan akan Temui Jokowi untuk Pamitan
Lebih lanjut, dalam surveinya juga disajikan data soal penilaian masyarakat atas kinerja Anies Baswedan dkk dalam penanganan banjir.
Di mana kata dia, masyarakat menilai buruk kepada kinerja Pemprov DKI Jakarta.
"Mengatasi masalah kemacetan ini nilainya di bawah 50 persen," kata Djayadi.
Tak hanya itu, berdasarkan hasil surveinya, angka kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Anies dalam mengatasi masalah kemiskinan juga masih rendah yakni di angka 51 persen.
