Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan dan keyakinan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menurun sebanyak lima persen dari Juni 2022 lalu. 

Pada Oktober ini, tingkat kepuasan masyarakat hanya sebesar 62,1 persen.

Penurunan angka kepuasan terdalam terjadi pada aspek penegakan hukum, disusul politik dan keamanan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi.

Ketua Institut Harkat Negeri (IHN) Sudirman Said menilai, hasil jajak pendapat Litbang Kompas ini menampilkan situasi penegakan hukum Tanah Air saat ini secara akurat.

"Keprihatinan yang mendalam dari seluruh rakyat adalah soal lemahnya penegakan hukum dan tata kelola," ujar Sudirman dalam siaran pers, Senin (24/10/2022). 

Dia menyebut, saat ini, lembaga penegak hukum di Indonesia seperti terjebak dalam lumpur hisap permainannya sendiri. 

"Karena banyak skandal-skandal hukum yang dicoba ditutupi oleh para penegak hukum, yang terjadi adalah semakin bergerak usaha menutupi, instansi penegak hukum makin terhisap pada kedalaman permainan itu," terangnya. 

Sudirman menilai, keadaan ini sangat berbahaya bagi keutuhan dan kelangsungan kehidupan bangsa. 

"Karena suasana adil lah yang menjaga persatuan kita," katanya. 

Dia mengingatkan, tujuan bernegara adalah mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Sekjen PMI Sudirman Said Ungkap Pentingnya Pendidikan Kesadaran Kebencanaan di Indonesia

"Penegakan hukum adalah instrumen utama untuk menciptakan rasa adil," ujar Sudirman.  

Ditambahkannya, pembangunan ekonomi tentu sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Dengan pembangunan rakyat lebih berkemampuan, lebih sehat, dan lebih cerdas.