PDIP: Ngaku Dukung Jokowi-Ma'ruf, Tapi ''Erat'' dengan Parpol Pengkritik! Siapa Kena?
Hasto Kristiyanto menyindir partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf namun bergandeng erat dengan pengkritik Kabinet Indonesia Maju
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Johnson Simanjuntak
![PDIP: Ngaku Dukung Jokowi-Ma'ruf, Tapi ''Erat'' dengan Parpol Pengkritik! Siapa Kena?](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/hasto-kristiyanto-menyindir-partai-politik-nih3.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf namun bergandeng erat dengan pengkritik Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (28/10/2022).
Awalnya, Hasto mengatakan PDIP sebagai partai pelopor memiliki disiplin organisasi, disiplin ideologi hingga dalam tindakan.
"Di sini teman-teman ditegaskan PDIP sebagai partai pelopor memiliki disiplin organisasi, disiplin ideologi, disiplin teori, disiplin gerakan dan disiplin dalam bertindak," kata Hasto.
Karenanya, Hasto menyindir parpol yang mengeklaim mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Namun, kenyataannya malah bergandengan erat dengan parpol pengkritik Kabinet Indonesia Maju setiap hari.
"Jangan kita tidak berdisiplin mengaku mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian Bapak Ma'ruf Amin sampai akhir tahun tapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi," ujarnya.
Dalam acara tersebut, Hasto mendorong seluruh pemuda-pemudi kader partainya agar menggelorakan semangat Sumpah Pemuda.
"Wajib bagi seluruh pemuda-pemudi anggota PDI perjuangan untuk menggelorakan semangat Sumpah Pemuda dan ikrar Sumpah Pemuda tiap hari," ucapnya.
Baca juga: NasDem Tidak Ingin Cawapres Anies dari Parpol Koalisi, PKS Bilang Tidak Adil
Hasto menginstruksikan menggelorakan semangat Sumpah Pemuda tersebut terutama dalam menyambut kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Begitu kita bangun, kita gelorakan, kita satu tanah air, kita satu bangsa, kita punya bahasa persatuan, itu yang harus diwajibkan," ujarnya.
Hasto mengingatkan hal tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, ia menilai bahwa saat ini situasi politik cenderung mengarah pada praktik-praktik politik identitas.
"Mereka mengklaim kebenaran sejarah atas perspektif kepentingan politik mereka," ungkap dia.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.