TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menilai pemerintah sigap merespons pengobatan kasus gagal ginjal. Apalagi terkait pengadaan Fomepizole, obat untuk pasien gagal ginjal akut.

"Kalau bicara di kuratif, respons untuk treatment, pemerintah relatif lebih responsif, lebih sigap, termasuk dalam konteks (pengadaan) Fomepizole. Kita apresiasi itu," kata Dicky, Sabtu (29/10/2022).

Baca juga: Kasus Gagal Ginjal Akut, Partai Buruh: Pengelolaan Kesehatan Pelayanan Bukan Cari Untung

Namun, dalam konteks pelayanan publik, perlu didukung penyelenggaraan secara good governance.

Menurut Dicky, pemerintah perlu menetapkan status kejadian luar biasa supaya pendanaan dan segala aktivitas untuk mencegah bertambahnya korban ada dalam naungan yang legal, mendukung dan memudahkan.

"Termasuk penggratisan biaya. Ini perintah yang sangat kita apresiasi dari Presiden Jokowi. Artinya di level menteri dan kepala daerah bisa dalam bentuk status KLB untuk melegalkan kebijakan penggratisan biaya pada semua yang terdampak," ujar Dicky.

Kalau kebijakan pemerintah di tahap treatment sudah bagus, Dicky mengkritisi di sisi deteksi dini. Menurut Dicky, ini yang sering terlewatkan sehingga korban meningkat.

"Karena kasus di masyarakat banyak yang tidak terdeteksi. Ini dibuktikan dengan adanya kasus kematian. Responsnya tidak hanya di treatment, tapi penting juga dideteksi. Termasuk meningkatkan literasi masyarakat," katanya.

Baca juga: 10 Vial Obat Gagal Ginjal Akut dari Singapura Tiba Hari Ini, Kemenkes Pastikan Gratis

Menurut Dicky, masyarakat juga harus memahami bahwa kasus seperti gagal ginjal mungkin saja muncul karena beberapa faktor.

Bukan hanya di pengawasan oleh pemerintah, tapi juga bisa jadi ada kelalaian saat proses pembuatan obat.

"Ini tentu harus diinvestigasi karena berkonsekuensi hukum. Di sisi lain, civil society juga punya peran besar. Bagaimana tenaga kesehatan bisa menjaga kualitas layanan kesehatan dengan penggunaan obat yang rasional," ujar Dicky.(Willy Widianto)