TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membeberkan rencana untuk melakukan aksi protes di Kantor Pusat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta pada 4 November.

Said Iqbal membeberkan aksi protes dilakukan untuk menuntut kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen, menolak PHK dengan dalih resesi global, menolak Omnibus Law; dan menolak kebijakan Direksi PLN yang merugikan pekerja alih daya PLN.

"Aksi di Kantor Kemnaker melibatkan puluhan ribu buruh dari Jabodetabek pada tanggal 4 November," kata Said Iqbal pada konferensi pers virtual, Rabu (2/11/2022).

Presiden Partai Buruh itu menyebut bahwa aksi protes juga akan dilakukan secara serempak di beberapa kota industri, seperti Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Batan, Makassar, Gorontalo, Medan, Aceh dan Banjarmasin.

Aksi kemudian akan berlanjut di Kantor Pusat PLN yang juga melibatkan ribuan buruh pada tanggal 7 November 2022.

Said Iqbal menyinggung beberapa menteri yang menggaungkan soal resesi, termasuk Menteri Ketenagakerjaan.

Menurutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia positif dan resesi menjadi akal-akalan pengusaha agar tidak menaikan UMP/UMK, dan mengganti dengan karyawan outsourcing.

"Udah ketaker pengusaha hitam, stop narasi dan retorikamu yang selalu cengeng dan minta perlindungan negara. Padahal negara sudah banyak memberikan tax amnesty kepada pengusaha-pengusaha hitam itu," ujarnya.

Baca juga: Partai Buruh Demo di Kemenkes, Bawa Lima Tuntutan terkait Kasus Gagal Ginjal

Ia mengatakan bilamana 4 November tidak ada respon oleh pemerintah dan pengusaha hitam terus memancing soal PHK, hingga jika upah naik di bawah inflasi, maka akan ada pemogokan yang lebih besar.

"Bahkan kami sudah memutuskan dalam rapat kerja nasional KSPI dan rapat pimpinan FMPSI, mogok nasional akan dipersiapkan setelah minggu kedua pada bulan Desember, yang melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia," ujarnya.