TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelaran Indo Defence 2022 berlangsung. Sebanyak 905 perusahaan (158 perusahaan dalam negeri dan 747 perusahaan luar negeri) dari 59 negara hadir sebagai peserta pameran alutsista ini.

Perwakilan delegasi hadir dari 31 negara. Menteri pertahanan, wakil menteri pertahanan, dan panglima-panglima pasukan pertahanan dari luar negeri adalah sebanyak 21 pejabat.

Pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menilai bahwa pagelaran industri militer ini bernilai strategis dalam konteks diplomasi militer dan ekonomi nasional.

Selain itu, Indo Defence 2022 juga menunjukkan komitmen terhadap implementasi Revolution in Military Affairs atau RMA.

“Indonesia, saya kira, cukup menonjol di kawasan Asia Tenggara dalam pengembangan industri militernya. Indo Defence Expo dapat dimaknai sebagai gelaran militer non pasukan, sejauh mana kekuatan persenjataan kita dalam menghadapi perang,” kata Simon, panggilan akrab Ngasiman Djoyonegoro.

Diplomasi militer bagi Indonesia saat ini sangatlah penting.

Baru-baru ini, ketegangan antara China versus Taiwan- Amerika Serikat memperlihatkan unjuk kekuatan militer oleh China. Kemudian Korea Utara versus Korea Selatan-Amerika Serikat-Jepang juga sempat saling balas serangan militer.

Baca juga: TNI AU Pamerkan Simulator Jet Tempur F-16 pada Indo Defence 2022 di JI Expo Kemayoran

Ditambah intensitas koalisi militer AUKUS di kawasan Asia Pasifik, situasi ini cukup memberikan konteks yang kuat bagi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk juga gelar kekuatan, salah satunya melalui Indo Defence 2022.

Industri pertahanan Indonesia berkembang cukup pesat semenjak UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan disahkan. Sejak 2015 s/d 2018, pemerintah telah menetapkan 70 industri pertahanan baru.

Total industri pertahanan yang ada sekarang sebanyak 102 industri pertahanan yang teregistrasi di Kementerian Pertahanan, baik BUMN mapun swasta. (BAPPENAS: 2019).

Keberadaan industri pertahanan ini secara makro juga berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

“Setidaknya lapangan kerja baru tercipta dari industri pertahanan, ini akan semakin menguat jika pemerintah juga mengembangkan industri rantai pasok untuk alutsista yang diproduksi oleh perusahaan industri pertahanan dalam negeri,” kata Simon.

Sebagai contoh, jumlah karyawan tetap lima industri pertahanan yang tergabung dalam Defend ID diperkirakan sekitar 10.000 orang.

Industri seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad menyerap lebih banyak tenaga kerja daripada firma lainnya di dalam holding.

Sedangkan jumlah karyawan nonpermanen di BUMN industri pertahanan bervariasi dan tergantung pada kondisi bisnis masing-masing perseroan.

Namun demikian, Simon mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhatikan tiga hal: pertama, terkait penguasaan teknologi militer yang perlu ditingkatkan.

Kedua, penguatan rantai pasok industri pertahanan yang melibatkan UMKM sehingga dampak ekonominya bisa lebih meluas. Ketiga, melindungi industri pertahanan secara hukum, utamanya terkait hak paten teknologi.

“Penguatan industri pertahanan haruslah seimbang antara pemenuhan kebutuhan alustsista yang canggih, politik diplomasi, dan ekonomi kerakyatan,” kata Simon. Lebih lanjut Simon berharap bahwa Indo Defence 2022 semakin memperteguh kebijakan Revolution in Military Affairs yang telah dimulai sejak Reformasi.