Tribun

Penguatan Arsitektur Kesehatan Global Jadi Isu Prioritas G20, Kebijakan Berbasis Data Sangat Vital

Ada tiga strategi kebijakan yang didorong Forum Presidensi G20 dalam upaya memperkuat arsitektur kesehatan global.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Penguatan Arsitektur Kesehatan Global Jadi Isu Prioritas G20, Kebijakan Berbasis Data Sangat Vital
WARTA KOTA/WARTA KOTA/YULIANTO
Warga mengikuti vaksin booster di Sentra Vaksinasi Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022). Pemerintah bekerjasama dengan sejumlah pihak terus melaksanakan giat vaksinasi Covid-19. Banyak sentra vaksinasi yang masih dibuka di sejumlah tempat di DKI Jakarta. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat ada tambahan 3.696 kasus baru corona pada 1 Agustus 2022. Dengan penambahan tersebut, jumlah kasus Covid-19 sejak pandemi terjadi di Indonesia mencapai 6.210.794 kasus positif Corona. Warta Kota/YULIANTO 

Laporan Wartawan Tribunnews, Muhammad Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 membuat kesadaran akan restrukturisasi arsitektur kesehatan global menjadi meningkat. Karenanya, penguatan arsitektur kesehatan globalmenjadi isu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 sekaligus kunci pemulihan global yang kuat dan berkelanjutan. 

Ada tiga strategi kebijakan yang didorong Forum Presidensi G20 dalam upaya memperkuat arsitektur kesehatan global.

Pertama, menyusun dan membangun mekanisme global health fund; kedua, membuka akses penanggulangan darurat kesehatan; dan ketiga, penguatan mekanisme berbagi data yang tepercaya dengan pembentukan platform genome sequence data secara global.

Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie menyebut, salah satu kunci peningkatan arsitektur kesehatan global adalah ihwal ruang akses dan informasi data. 

Melihat pengalaman awal Covid-19, distribusi informasi dan data yang tidak merata menjadi penghambat upaya penanggulangan pandemi.

Profesor Tholabi mencontohkan saat situasi pandemi sedang pada puncaknya, data sekuens genom ternyata hanya dapat diakses oleh Moderna, dan BioNTech.

Padahal, data tersebut dibutuhkan banyak negara sebagai bagian mitigasi, termasuk pembuatan vaksin. 

Selain soal pandemi, diskrepansi data juga kerap terjadi antarkementerian dan lembaga, demikian juga antara pemerintah pusat dan daerah. Tak jarang ditemukan beberapa kementerian atau lembaga memiliki versi data masing-masing untuk satu hal yang sama. 

Baca juga: Stok Vaksin Covid-19 di Kota Bandung Kosong, Begini Penjelasan Wali Kota

Tholabi mencontohkan terkait diskrepansi data prevalensi anak merokok (10-18 tahun) yang dimiliki Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik.

Hal ini tentu berpotensi mengaburkan fokus dan arah kebijakan terkait, karena adanya anomie (ketidakpastian) yang timbul karena rancunya data yang dijadikan rujukan. Padahal, suatu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan khalayak, sepatutnya dibuat dengan basis data yang solid.

“Polemik soal data kerap menjadi perdebatan klasik. Jika dirunut, akar persoalannya juga masih sama, yakni soal ego sektoral yang pada akhirnya berdampak pada beragamnya varian data yang dirilis oleh masing-masing lembaga pemerintahan," ujarnya di Seminar dan Diskusi Publik bertajuk Mengurai Persoalan Basis Data Dalam Penyusunan Arah Kebijakan dan Desain Arsitektur Kesehatan Nasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (3/11/2022). 

Baca juga: Jokowi Luncurkan Vaksin Covid-19 Buatan Indonesia, Indovac

Implikasinya, ujar Tholabi, data-data yang berbeda dapat menghasilkan tafsir yang berbeda-beda dengan implikasi kebijakan yang berbeda pula.

Direktur Eksekutif Poskolegnas Nur Rohim Yunus, juga mengakui adanya tantangan terhadap harmonisasi data, terutama dalam sektor kesehatan.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas