TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI bakal menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2022).

Rapat tersebut rencananya akan membahas terkait penyampaian penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil sosialisasi pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan pihaknya bakal mendengarkan paparan Menkumham dalam rapat tersebut.

Terkait target penyelesaian RKHUP tersebut, Desmond mengatakan masih akan melihat lebih jauh.

Namun, kata dia, peluang segera disahkannya RKUHP cukup terbuka.

“Kita lihat aja nanti. Kemungkinan semuanya ada,” kata Desmond kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022).

Ia menambahkan bahwa pemerintah nantinya bakal terlebih dahulu menjelaskan hasil sosialisasi dan bakal menyerahkan draft terkahir RKHUP tersebut.

“Nanti sesudah rapat dengan pemerintahan, Insyaallah saya ngerti,” tuturnya.

Sebelumnya, Pimpinan DPR RI pesimistis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang dalam waktu dekat, atau masa sidang kali ini.

Sebab, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 saat ini berlangsung singkat.

"Sepertinya enggak keburu ya, karena ini masa sidangnya singkat sekali. Tanggal 15 Desember kita sudah reses lagi," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2022).

Baca juga: Masa Persidangan II Berlangsung Singkat, Pimpinan DPR Pesimistis RKUHP Bisa Disahkan Tahun Ini

Dasco mengungkapkan, saat ini RKUHP masih dibahas oleh Komisi III DPR.

Adapun, komisi yang membidangi hukum itu telah menggelar rapat internal terkait pembahasan RKUHP.

"Itu masih dalam tahap pembahasan di komisi teknis, dalam hal ini Komisi III," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Wamemkumham Yakin RKUHP akan Disahkan Akhir Tahun Ini

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej merasa yakin RKUHP akan disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah dan DPR pada akhir tahun ini.

Ia mengatakan pemerintah terus melakukan pembahasan terkait 14 isu kontroversial dalam RKUHP.

Pria yang akrab disapa Eddy itu pun mengatakan ada perubahan-perubahan cukup signifikan dari sisi pemerintah.

"Terkait 14 isu (kontroversial) kami selalu melakukan pembahasan. Dan ada perubahan-perubahan cukup signifikan, dari sisi formulasi ada yang kita ubah tapi ada juga yang ditake out, dikeluarkan," kata Eddy usai acara Kumham Goes To Campus di Universitas Palangkaraya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu (26/10/2022).