TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang saat ini menghantui buruh atau pekerja di Indonesia perlu disikapi secara arif dan serius serta patut menjadi perhatian semua kalangan, bukan hanya pemerintah.

"Situasi ini tentu perlu jadi catatan serius semua pihak, baik dari kalangan pekerja, pengusaha, pemerintah, elemen masyarakat serta seluruh masyarakat agar bisa diantisipasi sehingga tidak menjadi gelombang yang makin membesar dan membawa dampak buruk bagi Indonesia," ungkap Arnod Sihite Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP PPMI-KSPSI ini menekankan pentingnya kerja bersama secara kolektif semua pihak agar badai PHK bisa diatasi dengan baik.

Baca juga: Badai PHK Mulai Bermunculan, Ini Data Kementerian Ketenagakerjaan dan Sri Mulyani Lakukan Monitoring

Setidaknya saat ini pemerintah sudah mengetahui penyebab kenapa terjadi gelombang PHK terutama yang terjadi pada sektor industri start up, pabrik tekstil, sepatu dan alas kaki.

"Katakan karena ada penurunan eksport atau permintaan yang melambat. Artinya perlu dicari peluang ekspor atau pasar ekspor yang baru di luar negara-negara yang sedang punya masalah ekonomi," kata Arnod.

Selain itu di dalam negeri, Indonesia perlu secara arif dan konsisten menjaga pertumbuhan ekonomi yang ada dan menekan inflasi.

Bukan hanya itu,  Arnod juga mengingatkan kebijakan pemerintah termasuk arahan Presiden Jokowi untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.

"Dan hal yang tidak kalah penting adalah kita perlu sama-sama menjaga stabilitas politik. Ini penting sekali di tengah kita sibuk menjelang tahun politik saat ini, agar jangan sampai justru politik yang terlalu gaduh justru berdampak pada terganggunya stabilitas ekonomi," ujar Ketua Umum Masyarakat Pertambangan Indonesia tersebut.

Diketahui pemerintah saat ini sedang giat-giatnya melakukan banyak terobosan untuk memastikan ancaman PHK yang terjadi pada pekerja ini tidak menjadi gelombang yang makin membesar.

Penting bagi pemerintah pusat kata dia adanya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Termasuk meminta pemerintah agar pengusaha mendapat kemudahan bisa berupa insentif pajak ataupun relaksasi, termasuk restruksisasi kredit.

"Kata kuncinya adalah terobosan. Kebijakan yang selama ini diambil perlu dievaluasi dengan baik lalu ambil langkah inovatif karena bukan tidak mungkin ancaman PHK ini terjadi di sektor lain juga," tukas Ketua PPK Kosgoro 1957 ini.

Dia berharap agar masyarakat memberi perhatian serius pada ancaman PHK pekerja ini sehingga seluruh kekuatan bangsa bisa memastikan kondisinya tidak menjadi lebih buruk.

"Dalam konteks ketahanan nasional masyarakat juga perlu diajak untuk sedini mungkin mempersiapkan diri untuk situasi yang tidak menguntungkan. Misalnya kurangi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, tetapi budayakan saving atau investasi dan kegiatan produktif yang membuat perputaran ekonomi
menjadi hidup. Di atas itu semua, kita pastikan Persatuan Indonesia harus kita jaga bersama karena itu spirit kita untuk bisa menghadapi berbagai persoalan bangsa termasuk soal ancaman PHK ini," pungkas Arnod.