TRIBUNNEWS.COM - Indonesia siap menerima estafet tanggung jawab sebagai Ketua ASEAN 2023 dari Kamboja, dimana tahun 2023 sendiri merupakan tahun yang penting bagi ASEAN dalam menyongsong Visi Pasca 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memimpin Delegasi RI dalam Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11).

“Melanjutkan Presidensi G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN akan menitik beratkan pada penangan krisis multidimensi seperti krisis pangan, energi, dan keuangan,” ungkap Menko Airlangga. 

Selain menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Kamboja selama tahun 2022 dengan capaian yang positif khususnya untuk prioritas ekonomi, dalam forum tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa prioritas ekonomi yang diusung Indonesia akan fokus pada 3 (tiga) hal utama yang nantinya akan menjadi rumah dari inisiatif-inisiatif Indonesia pada masa Keketuaan ASEAN di tahun 2023.  

Fokus pertama yakni membangun pertumbuhan regional, konektivitas dan keunggulan baru yang dilakukan melalui fasilitasi sektor jasa, ketahanan sektor keuangan, ketahanan pangan sebagai antisipasi krisis serta optimalisasi perdagangan dan investasi. 

Fokus berikutnya yaitu percepatan transformasi ekonomi digital yang inklusif dan partisipatif untuk mengurangi kesenjangan digital melalui penguatan kerja sama kelancaran konektivitas digital, pembayaran dan keuangan digital, dan memberikan keamanan pertukaran data digital lintas batas, serta mendukung rantai pasok logistik.

Fokus terakhir yakni mendorong pembangunan infrastruktur hijau, mempercepat implementasi SDGs, dan meningkatkan ketahanan energi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih tangguh. 

Beberapa gagasan prioritas yang akan diusung Indonesia yaitu penguatan ketahanan pangan yang komprehensif mencakup produksi, fasilitasi dan pembiayaan; keterjangkauan dan kemudahan akses terhadap energi dengan memanfaatkan sumber energi terbaharukan; perluasan kerja sama Local Currency Settlement sebagai landasan integrasi keuangan berbasis digital; dan pemanfaatan potensi ekonomi digital kawasan melalui percepatan negosiasi ASEAN Digital Economi Framework Agreement (DEFA).

Selain itu blue economy juga akan diusulkan sebagai prioritas mempertimbangkan potensinya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi baru.

Menko Airlangga yakin bahwa inisiatif yang disusun Indonesia nantinya akan mendukung ASEAN yang lebih terintegrasi pasca tahun 2025, tangguh terhadap tantangan krisis di masa datang, serta menjadikan ASEAN memiliki peranan penting di kancah global, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

"Kawasan ASEAN menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dan kami percaya bahwa pada tahun 2023 akan menjadi tahun penting bagi ASEAN memantapkan pencapaian integrasi ekonomi dan menyongsong Visi Pasca-2025,” ujar Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga kekuatan ekonomi utama di kawasan Indo-Pasifik yaitu China, India dan ASEAN. Untuk itu, Indonesia harus memastikan bahwa ASEAN berperan sebagai pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan kekuatan besar yang ada.

“Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 akan berupaya menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia melalui penguatan komunitas ASEAN, pemberdayaan masyarakat, dan memainkan peranan penting kawasan regional dan global," pungkas Menko Airlangga.

Selain kesiapan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, pertemuan para Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN kali ini juga mencatat progres Priority Economic Deliverables under Cambodia's Chairmanship 2022, mendukung sistem monitoring implementasi rekomendasi the Mid Term Review (MTR) ASEAN yang bersifat lintas sektor, mendukung penyampaian elemen inti dari Visi ASEAN pasca tahun 2025 kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, dan mendukung inisiatif keberlanjutan kawasan melalui ekonomi sirkular dan carbon neutrality.  

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Stafsus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Asdep KSE Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian, dan Direktur Perundingan ASEAN Kemendag.(*)