TRIBUNNEWS.COM, BALI - Ketua Future of Work and Education (FoWE) Task Force B20 Indonesia, Hamdhani D. Salim, memaparkan rekomendasi satuan tugas yang diketuainya pada B20 Summit yang diadakan di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11/2022).

B20 merupakan forum dialog komunitas bisnis global dan bagian resmi dari G20. Rekomendasi yang dipaparkan ringkasannya oleh Hamdhani di B20 Summit ini akan diteruskan sebagai masukan untuk KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G-20 pada 15-16 November 2022, dan diharapkan bisa diimplementasikan oleh seluruh anggota G20 dalam rangka menjawab tantangan terkait Pendidikan dan pekerjaan di masa depan. 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang rekomendasi kebijakan (policy recommendation) dari FoWE Task Force B20 Indonesia, berikut ini wawancara doorstop Tribun Bali dengan Hamdhani D. Salim, yang juga Presiden Direktur PT. Astra Otoparts Tbk sekaligus Direktur PT. Astra International Tbk. 

Bisa dijelaskan sekilas mengenai pembahasan dalam B20 Summit tadi, khususnya yang terkait Future of Work and Education (FoWE) Task Force yang Bapak ketuai?

Apa yang menjadi pembahasan dalam B20 ini sebetulnya adalah hal  yang kontinyu dari tahun ke tahun, sehingga apa yang kami bahas saat ini adalah kelanjutan dari pembahasan di forum B20 sebelumnya. Tahun lalu saat Presidensi G20 dipegang Italia, ada topik-topik yang dibahas, dan beberapa kemudian diputuskan diteruskan di masa Presidensi Indonesia saat ini, karena masih relevan. 

Kami juga menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang akan kami teruskan ke India untuk Presidensi G20 tahun depan. 

Tadi apa saja yang Bapak paparkan?

Saya menyampaikan ringkasan dari policy recommendation  FoWE Task Force yang telah selesai kami susun. Secara garis besar, ada tiga hal atau tema dalam policy recommendation atau rekomendasi kebijakan itu. 

Pertama tentang Job Creation, kami sampaikan bahwa dalam situasi sekarang job creation atau penciptaan lapangan kerja harus tetap diusahakan, dan dalam hal ini harus berkolaborasi antara pemerintah dengan pelaku bisnis. Saya juga menyampaikan, bahwa agar situasinya tetap kondusif, harus tercipta iklim yang memadai untuk memungkinkan job creation tetap tercipta. 

Di samping itu, iklim entrepreneurship atau informal economy juga harus ditumbuhkan, orang-orang juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan lain andaikata dalam pekerjaan utamanya semisal sebagai karyawan, tidak memiliki penghasilan yang cukup atau terkendala hal lainnya. 

Tema kedua adalah Learning, yakni bagaimana kedepannya pendidikan atau edukasi yang mendukung pekerjaan, dapat dipersiapkan dengan baik, terutama pekerjaan-pekerjaan masa depan. 

Contoh tadi, kebetulan saya sempat bertemu dan berdiskusi langsung dengan salah satu member dari FoWE Task Force. Sebagai wujud konkret dari policy recomendation yang sudah kami susun, beliau mengusulkan kemungkinan kerja sama antara dunia usaha dan dunia pendidikan di fakultas yang dipimpinnya, agar dapat membentuk suatu kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang. 

Sebab, biasanya kebutuhan masa depan diketahui lebih dulu oleh para pelaku bisnis atau di dunia usaha seperti kami, dan baru kemudian ditransfer ke dunia pendidikan. Nah, member kami tersebut kebetulan sedang mempersiapkan hal tersebut. Untuk mempersiapkan tenaga yang terampil (skilled) kan perlu waktu. Gak bisa sekarang butuh, dan sekarang juga tersedia. Perlu pendidikan bertahun-tahun, perlu disusun kurikulum dan dicari tenaga pendidiknya dan sebagainya.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan dan dunia usaha sangat dibutuhkan. Dan diharapkan bisa dihasilkan suatu sistem jangka panjang dunia pendidikan yang sangat dibutuhkan pasar, supaya tidak ada istilahnya tidak link and match antara kebutuhan dunia usaha dan dunia pendidikan. 

Tema ketiga adalah Inclusivity, yang di sini termasuk tema tentang woman atau kesetaraan gender. Karena itu, pada parallel session yang dilaksanakan tadi, kami berkolaborasi dengan Woman in Business Action Council atau WiBAC. Kami sampaikan bahwa bagaimana semua pihak tidak dibedakan, diantaranya woman, disability dan youth atau anak muda. 

Kami juga membahas mengenai bagaimana kami harus buat peraturan atau apapun yang fair terhadap semuanya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya harus menerima perlakuan yang sama. 

Program konkretnya seperti apa, apakah itu juga sudah dibicarakan? 

Rekomendasi kami kurang lebih setebal 100 halaman, yang nanti akan diumumkan oleh chair B20 dan ketua KADIN Indonesia. Cukup panjang uraian yang kami jelaskan dalam policy reccomendation tersebut yang kami susun bersama member FoWE Task Force yang terdiri lebih dari 150 orang dari berbagai negara juga knowledge partner kami yaitu Accenture. Tidak hanya rekomendasi saja, sepanjang presidensi B20 Indonesia, Task Force kami juga melakukan beberapa side event yang berkolaborasi dengan berbagai pihak di dunia pendidikan dan pekerjaan dengan tujuan untuk menciptakan legacy juga program yang dapat diteruskan di presidensi selanjutnya. 

Rekomendasi itu untuk semua anggota G20 ya? Untuk Indonesia, mungkin ada yang diprioritaskan terkait rekomendasi itu? 

Iya untuk semua angggota G20, konteksnya tentu B20. Kami di dalam tim juga menyinggung bahwa negara-negara G20 sendiri terbagi atas dua kelompok besar. Yakni developed country (negara maju) dan developing country (negara bekembang). Maka dari itu, kami juga beri fokus kepada SMEs (Small Medium Enterprises) atau Usaha Kecil Menengah. 

SMEs itu isu yang relevan dengan dengan kami. Bahkan bukan hanya SMEs tapi juga usaha mikro, yakni yang lebih kecil lagi, yang mana di negara-negara maju (developed country), hal tersebut kurang terlalu relevan. Bahkan, link and match di negara-negara seperti Jerman sudah berjalan dengan baik. Kami justru mengharapkan mereka bisa share ke kami apa yang bisa kami perbaiki di sistem pendidikan Indonesia

Makanya, kami singgung juga tentang vocational education training (VET) dan CBVT (community based vocational training) dan sejenisnya yang secara lebih cepat meningkatkan skill masyarakat kami.

Jadi rekomendasi itu nanti diteruskan oleh Kadin ke pemerintah?

Betul. Beberapa dari isi rekomendasi sebetulnya sudah kami coba untuk dijalankan dan diwujudkan. Misalnya, kolaborasi antara indusri dan dunia pendidikan. Itu kami sudah sempat membuat nota kesepahaman beberapa bulan lalu. Beberapa universitas dan sekolah dari seluruh Indonesia, kami pilih diantara mereka untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Diharapkan perusahaan itu akan membantu menyediakan fasilitas untuk mengembangkan skill mahasiswa atau siswa yang mengenyam pendidikan di lembaga tersebut. Bagi sekolahnya, ini sangat menguntungkan karena lulusannya bisa ditampung di sini, di perusahan-perusahaan tersebut. Dan di pihak perusahaan juga merasa untung, karena secara tidak langsung sudah mendidik calon-calon karyawannya. Jadi, kolaborasi seperti itu yang akan kami terus dorong.(sunarko)