Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menandatangani perjanjian kerja sama mitigasi risiko pengelolaan keuangan haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan kerja sama ini merupakan bentuk penerapan itikad baik dan kehati-hatian pihaknya terhadap aturan perundangan.

"Kami percaya bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPKH dengan jaksa merupakan wujud penerapan good government prinsip itikad baik, kehati-hatian, dan kepatuhan BPKH terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Fadlul di The Tribata Darmawangsa, Jakarta, Kamis (17/11/2022).

Selain memberi bantuan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, kerja sama juga untuk pengelolaan haji secara optimal sesuai koridor regulasi yang ada.

Baca juga: Terima Kunjungan BPKH, Menteri Agama Minta Penguatan Koordinasi Guna Kelola Dinamika Perhajian

"Semoga kerja sama yang dimulai pada hari ini akan menjadi kerja sama yang sinergis, kolaboratif agar dapat memberikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH secara optimal, efektif, dan efisien,” jelasnya.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) RI, Feri Wibisono mengatakan pihaknya akan memberi pengawasan terhadap investasi pengelolaan keuangan BPKH, serta bantuan hukum.

"Layanan kami dari sisi pendampingan hukum, bantuan hukum, dan apabila ada keraguan-keraguan pengambilan keputusan. Dan pada saat menghadapi masalah hukum kami akan turun," terang Feri.

Kegiatan dalam perjanjian kerja sama ini akan berlanjut dengan pelatihan peningkatan kompetensi bagi pegawai BPKH.

Jampidatun juga dapat memberi panduan dalam memitigasi risiko pengelolaan keuangan haji.

"Karena pelaksanaan BPKH sangat prudent dan di masa yang akan datang banyak kegiatan yang berkaitan dengan investasi pengelolaan keuangan dan kita siap apapun yang diperlukan BPKH. Jadi kerja sama ini dibangun buat itu," lanjut dia.