Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia membutuhkan basis data yang kuat dengan cakupan seluruh penduduk tanpa meninggalkan seorangpun (leaving no one behind).

Basis data yang terintegrasi dan termutakhirkan dibutuhkan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti bagi pusat dan daerah hingga ke desa.

Kebutuhan data untuk mereformasi sistem perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan esktrem diimplementasikan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sesuai amanat Presiden RI dalam Pidato Kenegaraan RUU APBN Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 Agustus 2022.

Baca juga: Regsosek, Katalisator Satu Data Indonesia untuk Kesejahteraan Penduduk

Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sendiri merupakan titik utama dalam perjalanan panjang Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan. Regsosek merupakan salah satu pilar utama Reformasi Sistem Perlindungan Sosial menuju lebih komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai goncangan ekonomi, kesehatan, sosial, dan alam.

‘Pendataan Regsosek sangat penting untuk mewujudkan satu data yang terintegrasi, supaya bisa mewujudkan pembangunan di Provinsi Bali’ ujar Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiashtana saat tampil sebagai pembicara acara diskusi Regsosek Talk (R-Talk) bertema “Mendorong Satu Data Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal” di Denpasar, Kamis 17 November 2022.

Maliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas dalam sambutan mewakili Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI mengatakan Regsosek telah menjadi prioritas pemerintah. "Pendataan BPS sebagai awal pelaksanaan satu data Indonesia, banyak kearifan lokal dari Bali yang menginspirasi," ujarnya.

Baca juga: BPS: Proses Pendataan Regsosek Cukup Kompleks, Kami Lakukan dari Pintu ke Pintu

Konsep sharing session Regsosek Talk (R-Talk) memberikan variasi konsep diskusi yang menarik, karena para pembicara memberikan materi dalam bentuk monolog dengan menceritakan pengalaman dalam membawa perubahan sehingga dapat menginspirasi.

Ni Putu Oka Mia Krisna Pratiwi, aktivis Lingkungan dari Griya Luhu mengatakan, meningkatnya jumlah sampah menginisiasi Griya Luhu untuk membangun social ecopreneur bersama Ibu-ibu PKK. Sekitar 450 perempuan disiapkan menjadi superhero di lingkungan mereka. "Data membantu kami dalam penentuan target kelompok" ujarnya.

AA Gede Agung Wedhatama dari Petani Muda Keren mengungkapkan, perlu data yang lengkap untuk membantu intervensi yang tepat bagi penduduk, selanjutnya perlu di dorong inovasi berbasis digital.

Salah satu strategi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Regsosek adalah mengarahkan agar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dilakukan berbasis bukti, sehingga bisa lebih efisien dan efektif.

Pelaksanaan pendataan Regsosek juga diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan data terpilah bagi kelompok ini sangat penting untuk membantu memberikan layanan yang dibutuhkan.

"Regsosek akan mampu membantu saya dan rekan-rekan penyandang disabilitas lain untuk bisa dapat berkarya dan berdaya lebih banyak," ujar Kadek Wiwindari, seorang seniman difabel yang juga jadi pembicara.

Akademisi I Made Sidia berpendapat, pembangunan budaya akan lebih optimal ketika tersedia data yang memetakan potensi dari setiap kelompok penduduk.

Sebagai data kependudukan yang mencakup profil, tingkat kesejahteraan, dan kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia termasuk identifikasi kelompok rentan, Regsosek menjadi bagian Satu Data Indonesia (SDI). Melalui integrasi dengan skema SDI, Regsosek akan menjawab keperluan akan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan bagi pakai data multisektor yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui informasi penduduk yang komprehensif dan universal, Regsosek diyakini akan mampu menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran program-program pemerintah, tidak saja program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, namun juga program peningkatan daya saing UMKM.