TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyindir pertengkaran internal PDIP soal dewan kopral vs dewan kolonel.

Lodewijk tak mau partainya seperti yang dialami partai berlambang moncong putih itu.

Awalnya, Lodewijk menjelaskan soal adanya pola penggalangan narasi di hadapan kadernya. Baginya, penggalangan narasi merupakan operasi intelejen yang paling tinggi.

"Penggalangan narasi, penggalangan adalah operasi intelijen paling tinggi. Tidak semua bisa lakukan penggalangan yang bisa hanya dari Kodan, pelaksana Kopassus," kata Lodewijk dalam sambutannya di acara Rakornas bidang media dan penggalangan opini Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Lalu, Lodewijk kemudian menjelaskan bahwa dalam penggalangan narasi ada pola let them fight. Ia menuturkan bahwa pola tersebut pernah menimpa di partai sebelah.

"Let them fight, apakah terjadi di Indonesia? Terjadi ga? terjadi. Lihat ada partai lain, dampak dari penggalangan. Seorang Gubernur dengan seorang pejabat tinggi partai ribut. Pernah tau kan? Dan sampe sekarang," ungkapnya.

Namun begitu, Lodewijk tidak merinci partai yang disebut ribut antara pejabat petinggi partai dan seorang gubernur. Namun hal yang pasti, kasus itu sempat membuat partai itu membentuk Dewan Kopral maupun Dewan Kolonel (Dekol).

"Sampai dipanggil, diberikan tegoran, itu artinya let them fight. Sehingga terbentuk dewan kopral dan dekol. Betapa dahsyatnya penggalangan opini. Sangat merusak. Sangat sakit," pungkasnya.

Dewan Kolonel

Sebelumnya, beberapa anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani menjadi calon presiden (capres) 2024, dengan meningkatkan elektabilitas Puan.

Pembentukan tim dengan nama Dewan Kolonel ini diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, dan dikoordinatori oleh Trimedya Panjaitan.

Baca juga: Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral, Bambang Pacul: Itu Cuma Kongkow-Kongkow

"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya," ungkap Johan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Johan menuturkan, awalnya Dewan Kolonel hanya beranggotakan enam orang. Saat ini, Dewan Kolonel beranggotakan 12 orang yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.

Mereka adalah anggota berasal dari Komisi I yakni Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan.