TRIBUNNEWS.COM, JEPARA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan peran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sangat strategis dan dibutuhkan di desa.

Oleh karena itu, Kemendes PDTT menyusun arah kebijakan pembangunan desa yang berpihak kepada keterlibatan perempuan.

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengungkapkan hal itu saat menghadiri KUPI Ke-2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah.

Menurutnya, kebijakan pembangunan di 74.961 desa membutuhkan sentuhan KUPI yang merupakan pemimpin informal.

"Pemimpin informal punya akses ke seluruh komunitas agar kebijakan pembangunan desa itu berpihak kepada perempuan akan berdampak positif pada percepatan peningkatan kapasitas perempuan," tegasnya, Kamis (24/11/2022) malam.

Di sisi lain, perempuan di desa menghadapi sejumlah persoalan.

Gus Halim mengungkapkan, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang menerima BLT Dana Desa sebanyak 2,85 juta dari total 8 juta penerima.

Fakta ini sempat mengusik organisasi PEKKA karena jumlahnya yang relatif besar. Namun berdasarkan data mendetail yang dimiliki Kemendes PDTT, organisasi tersebut berbalik respons positif.

Selain itu mengenai kebijakan desa tanpa kelaparan atau stunting.

Berdasarkan data, bayi perempuan kebanyakan penderita stunting. Hal ini menjadi persoalan bersama.

"Berbicara pendidikan desa berkualitas, yang terkena juga perempuan karena angka putus sekolah terbanyak juga perempuan," kata Gus Halim.

Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan desa, wajib melibatkan perempuan. Arah kebijakan dalam SDGs Desa harus ada keterwakilan perempuan.

"Aturan dan mekanis musyawarah desa dirombak sedemikian rupa sehingga keterwakilan perempuan bisa representatif," tandas Gus Halim.

Kemendes PDTT juga mendorong agar jumlah kepemimpinan perempuan di desa terus naik. Di antaranya termasuk 30 persen keterwakilan perempuan di perangkat desa.