TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengajukan nama KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima surat presiden (surpres) tentang calon Panglima TNI yang diserahkan pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Dan pada kesempatan ini saya akan mengumkan bahwa nama yang diusulkan oleh presiden untuk menggantikan Pangljma TNI Andika Perkasa adalah, ini sesuai yang ada di dalam surat, adalah Laksamana TNI Yudo Margono," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

Fit and Proper Test

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyebut, KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rencananya, sore ini pemerintah akan mengirimkan surat presiden (surpres) calon Panglima TNI kepada pimpinan DPR RI.

"Saya dapat informasi bahwa yang ditunjuk itu adalah KSAL, selesai," kata Hasanuddin.

Hasanuddin pun menyatakan kesiapan Komisi I DPR untuk menggelar uji kelayakan dan keptutan (fit and proper tests) terhadap calon Panglima TNI.

"Presiden milih AL. Buat kami selesai, mari kita bawa ke fit and proper test," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, menilai sudah saatnya Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa berasal dari matra Angkatan Laut (AL).

Meski tidak menyebutkan secara spesifik nama KSAL Laksamana Yudo Margono, Hillary mengatakan sudah saatnya Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan kepada matra AL untuk memimpin.

"Kami dari fraksi NasDem khususnya mengingatkan dan memberikan masukan kepada Presiden sudah saatnya tentunya Panglima TNI itu sesuai dengan alur dan jalurnya dan jadwalnya dan sudah skip beberapa kali, sudah saatnya ini dari Matra AL," kata Hillary.

Baca juga: Rekam Jejak Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut yang Diusulkan Jokowi Jadi Calon Panglima TNI

Hillary yang merupakan legislator termuda di Senayan itu menambahkan bahwa menjadi pertanyaan jika matra AL kembali dilewati hanya untuk mengamankan Pemilu.

"Kalau Panglima TNI pertimbangannya adalah mendekati Pemilu itu kan tanda tanya besar. Indonesia juga negara maritim kan, masa demi Pemilu, kita melewatkan aturan-aturan dan bermacam tradisi yang sudah lewat," kata dia.

Terlebih, menurutnya, tugas dari Panglima TNI bukan untuk mengamankan Pemilu 2024.

"Malah sebenarnya Panglima TNI itu tugasnya untuk menjalankan tupoksinya. Kalau boleh agak sedikit menjauhlah dari dunia politik, tidak boleh berpolitik malah," kata dia

Dia menilai Matra AL kini sudah benar-benar siao melaksanakan itu semua.

"Jangan sampai Panglima TNInya orang yang terlalu sering berpolitik," pungkasnya.(Tribun Network/den/mam/wly)