Majelis Rakyat Papua Barat Kirim 7 Nama ke Mendagri, Minta Pj Gubernur Diisi Orang Asli Papua
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Anthonius Ayorbaba disebut paling layak menjabat Pj Papua Barat Daya
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mendorong orang asli Papua untuk menjabat dua posisi strategis yakni Penjabat (Pj) Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Papua Barat Daya.
Setidaknya ada 7 nama putra-putri asli Papua Barat yang diusulkan oleh MRPB kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Usulan nama Pj Gubernur itu tertuang dalam surat bernomor 007/1814/MRPB/XI/2022 tertanggal 18 November 2022, yang ditujukan ke Mendagri.
Mereka diantaranya Agustinus Fatem, Andi Asmuruf, Merry Sagrim, Frenky Kallex Muguri, Lazarus Indouw, Anthonius Ayorbaba, dan Yacob Selvinus Fonataba.
MRPB menyebut mereka yang dicalonkan memiliki kapabilitas, integritas, dan pengalaman pengabdian terhadap masyarakat.
"Kami juga memohon agar penunjukan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya oleh Bapak Presiden berasal dari orang asli Papua," kata Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahore, dikutip dalam surat resminya, Selasa (29/11/2022).
MRPB berharap usulan pihaknya bisa diteruskan ke Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya ditetapkan satu orang sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya.
Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Universitas Cendrawasih Papua, Pieter Ell mengaku setuju bila kursi Pj Gubernur Papua Barat Daya dan Sekda diisi oleh orang asli Papua.
“Sudah seharusnya demikian. Orang asli Papua harus diprioritaskan menjadi Penjabat Gubernur dan Sekda di Provinsi Papua Barat Daya,” kata Pieter Ell saat dikonfirmasi.
Baca juga: Profil Provinsi Papua Barat Daya, Jadi Provinsi ke-38 di Indonesia
Adapun dari daftar nama tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Anthonius Ayorbaba disebut paling layak menjabat Pj Papua Barat Daya karena memiliki rekam jejak yang mumpuni. Ia sebelumnya juga pernah menjabat Kakanwil Hukum dan HAM Papua Barat.
Menanggapi hal ini, menurutnya tak jadi masalah karena Anthonius punya rekam jejak yang baik.
“Tidak masalah. Beliau memiliki track record yang bagus dan selama ini kepemimpinannya sangat baik dengan pelayanan paripurna kepada masyarakat juga kepangkatan bisa dipertimbangkan. Kita setuju dan doakan saja,” pungkas Pieter Ell.
