Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Green Justice Indonesia Dana Tarigan angkat bicara terkait upaya yang perlu dilakukan Pemerintah untuk menangani berbagai ancaman terhadap ekosistem hutan Batangtoru, di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Dana mengatakan, Pemerintah setempat perlu mengkaji ulang pemberian izin operasi perusahaan yang ada di Batangtoru saat ini.

"Pertama itu harus di-review izin yang ada saat ini. Di zona-zona inti gitu ya dan memang sudah akan banyak eksploitasi kedepannya, itu memang harus segera di-review. Jangan diteruskan," kata Dana, saat ditemui, Sabtu (3/12/2022).

Baca juga: Ekosistem Hutan Batangtoru Tapanuli Terancam Deforestasi

Bahkan, Dana meminta Pemerintah setempat untuk tidak menerima dulu investasi yang akan masuk kedepannya.

"Lalu, coba menahan dulu semua investasi yang akan masuk kedepan. Siapa tau ada yang masuk, itu harus ditahan dulu. Jangan masuk karena ini sudah sangat mengkhawatirkan," tegasnya.

Ia kemudian menuturkan, karena kondisi lanskap Batangtoru yang kian mengkhawatirkan, Pemerintah perlu melakukan penindakan hukum terhadap pelaku perusakan.

"Baik itu ilegal atau legal," ujarnya.

Selanjutnya, Dana meminta agar Pemerintah dapat mendengarkan masyarakat lokal yang memiliki kearifan lokal, pengetahuan empiris, yang sudah turun temurun terbukti bisa melindungi hutan.

"Jadi apa yang selama ini mereka lakukan, kearifan lokal seperti apa, itu harus diadopsi untuk mendorong kebijakan yang lahir nantinya," tutur Dana.

Selanjutnya, Dana meminta Pemerintah untuk meningkatkan status perlindungan hutan Batangtoru agar tidak sembarang orang bisa masuk untuk memanfaatkan sumber daya alamnya.

"Nah ini sekarang coba dirumuskan apa wilayah perlindungan yang cocok untuk dilindungi agar tidak sembarangan lagi izin masuk," katanya.

Baca juga: Kisah Seorang Ibu Dipasung di Tengah Hutan, Lehernya Dirantai & Digembok, Kini Dirawat di Yayasan

Meski begitu, Dana menjelaskan, wilayah perlindungan itu tidak lantas membatasi atau melarang masyarakat untuk mengakses hutan Batangtoru itu sendiri.

"Karena mereka hidup dari situ. Jadi jangan sampai ada misalnya taman nasional, masyarakat tidak boleh masuk," tegas Dana.