TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demi menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim ekstrem harus dilakukan upaya global secara bersama-sama.

Salah satu yang harus dilakukan adalah mengangkat peran penting negara hutan tropis dalam upaya mencegah perubahan iklim internasional.

Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL yang juga Koordinator Koalisi Keadilan Iklim, Torry Kuswardono mengatakan secara keseluruhan ada empat hal yang menjadi sorotan utama koalisi, implementasi dan perancangan mekanisme di bawah Just Energy Transition Partnership (JETP), rancangan Aliansi Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk menyelamatkan hutan hujan tropis serta persetujuan dan perancangan mekanisme pendanaan iklim untuk Loss and Damage.

Tidak lupa pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan dan perluasan ruang sipil dalam memastikan terwujudnya upaya bersama global penanganan perubahan iklim yang berkeadilan iklim dan bermakna.

Baca juga: Peningkatan Efisiensi Energi di Sektor Industri Diyakini Bisa Kendalikan Perubahan Iklim

Koalisi Keadilan Iklim lanjut Torry juga mengapresiasi beragam kesepakatan yang dihasilkan dalam dua perhelatan besar Konferensi Tingkat Tinggi(KTT) G20 dan COP 27 Mesir.

Namun, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khususnya terkait partisipasi publik yang aktif dan bermakna untuk memastikan keadilan iklim dapat terwujud.

Koalisi kata Torry menggarisbawahi pentingnya pengakuan dan pemenuhan ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat oleh pemerintah, mulai dari transparansi proses pembuatan kebijakan, kejelasan sumber pendanaan sampai pengidentifikasian dampak dari berbagai keputusan di level nasional-daerah bagi masyarakat, khususnya komunitas rentan.

"Jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut tetap akan lari ke segelintir masyarakat atau hanya menguntungkan kelompok tertentu," kata Torry dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Senin (5/12/2022).

Torry menuturkan, sesuai dengan prinsip keadilan iklim, pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim perlu dirancang dan diimplementasikan dengan mengedepankan upaya untuk memperkecil ketimpangan, mensinergikan adaptasi dan mitigasi serta memberikan manfaat bagi kelompok miskin dan rentan.

"Semua skema yang digagas harus memastikan bahwa kelompok paling terdampak atau menderita harus mendapat manfaat yang paling besar. Apalagi dari segi kebijakan, baik JETP dan aliansi tiga negara, baru akan disusun turunan dan detail kebijakannya," ujar Torry.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad menyambut baik keinginan Aliansi Indonesia, Brasil, dan RDK.

Namun, Nadia mengingatkan apabila benar terbentuk, maka upaya dan hasil dari aliansi tersebut harus memberi manfaat nyata dan berkeadilan bagi masyarakat penjaga dan pengelola hutan tropis Indonesia.

Untuk itu, jelas Nadia, perlu ada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dalam menerapkan aksi-aksi iklim di sektor kehutanan dan lahan di dalam negeri yang antara lain terkait dengan Indonesia’s Forestry and Other-Land Use (FOLU) Net Sink 2030, serta pengurangan emisi dari pengurangan deforestasi dan degradasi hutan plus (REDD+).

Baca juga: Di Forum COP-27, Indonesia Dorong Sistem Insentif Fiskal Hadapi Perubahan Iklim

Kata Nadia, pentingnya memastikan transparansi dan akuntabilitas penerapan kebijakan FOLU Net Sink 2030 terutama terkait elemen pencegahan laju kehilangan hutan alam.

Agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, Indonesia harus menjaga seluruh bentang hutan alam Indonesia tanpa terkecuali.