TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA -  Sekjen Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)  pimpinan Yorrys Raweyai, Bibit Gunawan menjadi Ketua Delegasi Pekerja dari Indonesia yang ikut dalam Pertemuan Regional ILO/International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional Ke-17 di Kawasan Asia Pasifik dan Negara-negara Arab.

Aacara ini berlangsung 6-9 Desember 2022 di Singapura.

Pada forum ini Bibit memastikan akan mengawal prinsip dasar keadilan sosial untuk buruh, mulai dari soal upah, kesempatan kerja, dialog sosial, transisi digital, penguatan sosial, produktivitas dan peningkatan kesempatan kerja.

"Pertemuan ini mengangkat tema keadilan sosial untuk pemulihan yang berpusat pada manusia di Asia, Pasifik, dan Negara-negara Arab. Manusianya tentu saja bagi kami adalah kelompok pekerja, buruh yang patut mendapat perhatian di tengah langkah pemulihan di berbagai negara akibat pandemi Covid 19,“ ungkap Bibit dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Mahfud MD Bicara Hak Buruh untuk Melawan Apabila Ditindas Hingga Minta KSPSI Tetap Kritis

Dari Indonesia, delegasi dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, dengan Anggota dari Kementerian Luar Negeri, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, serta delegasi dari Kelompok Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu dari KSPSI dan KSPI, dan Organisasi Pengusaha, dalam hal ini Apindo.

Bibit Gunawan selaku ketua delegasi pekerja pada pertemuan ini akan menyampaikan laporan dan masukan menegaskan negara-negara Kawasan Asia Pasifik, cukup memberi perhatian pada isu pekerja sekaligus tindak lanjut dari semangat Deklarasi Bali yang dihasilkan pada kegiatan yang serupa (APRM) yang diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tahun 2016 lalu.

"Kita tegaskan bahwa pandemi tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas hidup manusia termasuk pekerja meskipun kenyataan di lapangan menggambarkan kondisi sebaliknya, dimana negara terpengaruh secara ekonomi dan secara non-ekonomi," kata Bibit.

Terkait kepentingan buruh, kata dia, beberapa hal menjadi sorotan yaitu pentingnya dialog sosial di berbagai tingkatan, antisipasi proses transisi digital yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja, pentingnya penguatan sosial keamanan, dorongan kebijakan pemulihan ekonomi yang perlu diselaraskan dengan kebijakan lain sehingga dapat melindungi semua termasuk buruh, sehingga tidak juga membebani dunia bisnis, tetapi memberikan nilai tambah bagi pekerja.

Selain itu isi penting juga adalah penciptaan lapangan kerja yang diharapkan dapat mengatasi masalah pekerja muda, mengingat beberapa negara termasuk Indonesia memiliki “postur” kelebihan jumlah pekerja muda dan akan mencapainya puncaknya dalam beberapa tahun mendatang.

Menurut  Bibit, membuka akses pekerja muda akan menciptakan nilai positif bahkan berpotensi untuk meningkatkan PDB suatu negara.

Oleh karena itu, diharapkan dalam momentum ini, melalui pertemuan APRM kali ini akan banyak terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, pengusaha dan pekerja.

"Kami tegaskan juga pentingnya produktivitas dan upah serta perlunya pemahaman bahwa karakteristik pasar memiliki dimensi yang tidak tentu sejalan dengan kebijakan yang berkaitan dengan produktivitas dan upah, terutama upah minimum. Ini jadi perhatian juga dalam forum ini agar cita-cita keadilan sosial yang berpusat pada manusia itu betul-betul bisa diwujudkan," pungkas Bibit.