Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, sudah saatnya elite politik berhenti mengeluarkan wacana untuk penundaan pemilu dan mulai berkonsolidasi jelang Pemilu 2024.

Menurut Ari, seharusnya para elite politik menjadi contoh bagi masyarakat, bukan menggiring ke wacana yang tidak produktif.

Hal itu disampaikannya menanggapi seruan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk memikirkan ulang penyelenggaraan Pemilu 2024

“Kira harus fokus (Pemilu 2024), pergantian kepemimpinan nasional. Konsolidasi elit dan parpol bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat tidak ikut dalam wacana-wacana yang tidak produktif,” kata Ari, saat dihubungi, Jumat (9/12/2022).

Baca juga: Tanggapi Isu Penundaan Pemilu, Wakil Ketua MPR RI: Melanggar Konstitusi

Isu penundaan Pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden sudah pernah ada dan harusnya tidak perlu muncul lagi karena proses sudah berjalan.

“Memang ada kelompok yang tidak siap untuk Ikut Pemilu 2024 dengan alasan elektoral, krisis, termasuk adanya potensi pembelahan itu jadi alasan. Buat saya kita harus satu suara, sudah berjalan, at all cost Pemilu harus berjalan. Mengenai ekses dan antisipasi seperti apa, itu bisa disiapkan,” ucap Ari.

Menurut dia, suksesnya gelaran Pemilu ditentukan oleh elite partai politik.

Jika para elite sudah duduk bersama, terkonsolidasi, menjaga agar gelaran pemilu berjalan kondusif.

Baca juga: Survei Populi Center: 74,3 persen Responden Tolak Penundaan Pemilu 2024

"Ini bisa dikondisikan antar elite politik, siapa capres, konfigurasi parpol mengarah kemana untuk 2024," pungkas Ari.

Kemudian dengan adanya komentar penundaan pemilu oleh elite Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menurut Ari, Golkar justru harus memperkuat konsolidasi internal partai.

Sebelumnya, Bamsoet menyoroti suhu politik yang kurang baik sehingga Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Poltracking Indonesia yang digelar virtual, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Puan Maharani Minta Polemik Penundaan Pemilu Diakhiri, Sebut Tahapan Pemilu 2024 Sudah Mulai

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," kata Bamsoet.

Bamsoet juga menyebut hasil survei menyatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf Amin naik.

Survei Poltracking Indonesia November 2022 menyebut angka 73,2 persen sebagai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

"Pertanyaan pentingnya bagi saya, itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua?" kata Bamsoet.