Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap kepada aparat kepolisian nama-nama yang diduga menjadi beking penambangan liar di wilayah pemerintahannya.

Ganjar dan Gibran diminta menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menertibkan tindakan melawan hukum tersebut.

Bila perlu, dikatakan Mulyanto, nama-nama tersebut langsung dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), supaya Presiden dapat memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ikut menertibkan aksi beking oleh orang besar ini.

Baca juga: Berawal dari Video Viral, Alami Stress, Kini Ismail Bolong Jadi Tersangka Tambang Ilegal

"Ini isu sederhana. Semua sudah ada aturannya. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah diatur kewenangannya masing-masing. Tinggal dijalankan," kata Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (10/12/2022).

"Bila benar di lapangan ditemukan pelanggaran yang dibeking orang besar maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah melaporkannya ke aparat berwenang. Bukan malah sekedar mengumbar isu di media tapi tidak menyelesaikan masalah," ujar Mulyanto.

Mulyanto juga meminta para kepala daerah lain meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penertiban penambangan liar di wilayahnya.

Bila menemukan kendala atau hambatan dalam proses penertiban, dikatakan Mulyanto maka pemerintah jangan sungkan menempuh jalur hukum, bukan malah membiarkan oknum-oknum pejabat yang menjadi beking leluasa melancarkan aksinya.

"Pemerintah Pusat mestinya segera mengatasi soal ini, termasuk juga soal tambang di Kalimantan Timur. Ini kan menjadi preseden buruk hubungan pusat-daerah. Selain bocornya penerimaan negara yang semestinya diperoleh. Kekayaan alam indonesia yang semestinya dapat memakmurkan, terkesan hanya menjadi bancakan oknum. Ini tidak sehat secara ekonomi dan politik," kata Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut menyebut sudah saatnya pemerintah bertindak tegas kepada oknum beking penambangan liar.

"Karena itu, perlu komitmen dan keberanian untuk memberantas perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama. Pemerintah harus punya kemauan kuat untuk memberantas beking penambangan liar ini secara tuntas," kata dia

"Usut semua, mulai dari operator lapangan, jaringan sampai ke dalangnya. Jangan kasih kendor," tandas Mulyanto.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebut jika bekingan tambang pasir ilegal di Klaten, Jawa Tengah tergolong ngeri.

Hal itu ia ungkapkan saat menanggapi keluhan netizen Twitter untuk menindak tambang pasir di Klaten.

Baca juga: Kapolri Diyakini Bakal Buka Tabir Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong

Awalnya akun Twitter @amr715882 menuliskan keluhan tentang tambang pasir ilegal di Kabupaten Klaten pada Minggu (27/11/2022).

Akun itu meminta kepada Gibran menyampaikan pesan kepada Jokowi supaya menindak tambang pasir ilegal.

Akun itu lalu menyertakan akun Twitter Preside Jokowi, Kapolri Listyo Sigit dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

"Mas..sampekan ke pak
@jokowi
untuk menindak tambang pasir ilegal yg ada di kab.klaten,lebih dari 20 titik lokasi..tp dibiarkan..
@ListyoSigitP

@ganjarpranowo"

Gibran pun langsung membalas cuitan itu lewat akunnya @gibran_tweet dengan mengatakan jika bekingan para penambang ilegal ngeri.

"Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backingan nya ngeri" tulis Gibran.