TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan penggeledahan oleh penyidik di kantor Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emal Dardak terkait kasus dugaan suap dana hibah.

Tidak hanya kantor Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, KPK menyebut penggeledahan juga dilakukan terhadap kantor Sekretariat Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Betul, hari ini Rabu (21/12/2022), tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur, Wagub, Sekretariat Daerah dan Bappeda Jatim," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri ketika dihubungi Tribunnews.com.

Hingga kini, Ali menyebut kegiatan penggeledahan masih berlangsung.

"Kami akan sampaikan perkembangannya nanti setelah semua kegiatan selesai," tuturnya.

Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di berbagai ruangan di lingkungan Pemprov Jatim.

Baca juga: KPK Geledah DPRD Jawa Timur Selama 9 Jam, Ini yang Dibawa Penyidik

Berdasarkan pantauan Tribun Jatim, penggeledahan oleh penyidik telah dilakukan sejak Rabu siang di sejumlah ruangan gedung kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Surabaya.

Adapun jumlah penyidik KPK yang datang berjumlah tujuh orang dan diawali dengan penggeledahan di ruang Sekda Jatim yang berada dalam satu kompleks kantor Gubernur Jatim.

Terkait penggeledahan ini, penyidik KPK pun tidak memberikan keterangan apapun soal apa saja yang dibawa untuk diselidiki.

Tanggapan Khofifah soal Penggeledahan Kantornya

Khofifah menegaskan menghormati segala upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan suap dana hibah.

Bahkan, pihaknya menegaskan, bakal menyiapkan sejumlah data dan berkas yang memang dibutuhkan oleh pihak penyidik KPK.

"Itu bagian dari proses yang harus kita menghormati semuanya. Pokoke Pemprov akan menyiapkan data sesuai dengan yang dibutuhkan KPK, gitu ya," ujarnya seusai menghadiri Rakor Ops Lilin Semeru di Mapolda Jatim, Rabu (21/12/2022) sore dikutip dari Tribun Jatim.

Sebagai informasi, sebelumnya KPK melakukan giat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap empat orang terkait kasus dugaan suap dana hibah.

Salah satu tersangka yang ditangkap KPK adalah Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.

Baca juga: Geledah Ruang Kerja Fraksi DPRD Jawa Timur, Penyidik KPK Sita Dokumen Suap Hibah Sahat Tua

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyebut Sahat melakukan modus berupa adanya komisi atau fee bagi lembaga, organisasi, dan kelompok masyarakat untuk mempermudah penyaluran dana hibah atau disebut 'uang ijon'.

"Tersangka STPS (Sahat Tua Simanjuntak) yang menjabat sebagai anggota DPRD dan sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesempatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka atau ijon," kata Johanis dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/12/2022) dikutip dari YouTube KPK.

Dalam kasus ini, Johanis menyebut uang ijon yang diterima Sahat selama melakukan modus penyaluran dana hibah ini diduga sekitar Rp 5 miliar.

Adapun dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka yaitu Sahat, RS (staf ahli DPRD Jatim), AH (mantan kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Sampang), dan IW alias ENG (korrdinator lapangan Program Kerja Masyarakat atau Pokmas).

Akibatnya, Sahat dan RS sebagai penerima suap disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau huruf b juncto pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan AH dan IW sebagai pemberi suap disangkakan dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jatim/Yusron Naufal Putra)

Artikel lain terkait OTT KPK di Jatim