TRIBUNNEWS.COM - Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, menyarankan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), agar menarik pernyataannya terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Emrus menilai pernyataan Luhut yang mengatakan OTT KPK membuat jelek nama Indonesia tidak tepat.

"Sangat-sangat tidak tepat Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan yang dimuat banyak media, bahwa OTT yang jamak dilakukan KPK membuat jelek nama Indonesia."

"Justru yang benar sebaliknya, semakin banyak OTT dilakukan oleh KPK, membawa nama Indonesia lebih baik, bagus dan mendorong masuknya investasi ke Indonesia," ungkap Emrus kepada Tribunnews.com, Rabu (21/12/2022).

Menurut Emrus, pernyataan Luhut justru menguntungkan bagi para calon pelaku korupsi.

"Saya menyarankan agar LBP segera menarik pernyataan tersebut."

"Dan tidak ada salahnya LBP minta maaf di ruang publik karena pernyataan tersebut sangat bertolak belakang dengan pendidikan antikorupsi di tengah masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: Luhut Sebut OTT KPK Buat Citra Indonesia Tak Bagus, Novel Baswedan hingga Abraham Samad Buka Suara

Berpotensi Lemahkan KPK

Emrus lebih lanjut mengatakan pernyataan Luhut berpotensi melemahkan KPK.

"Pernyataan OTT-OTT itu tidak bagus, sangat berpotensi melemahkan KPK dan sekaligus memberi angin segar kepada calon koruptor dan menguntungkan posisi perilaku koruptif," kata Emrus.

Justru yang tidak bagus, lanjut Emrus, adalah perilaku koruptif yang dilakukan pejabat publik, termasuk menteri.

"Bukan OTT-OTT sebagai bagian pemberantasan korupsi yang tidak bagus."

"Ingat, hingga saat ini korupsi sudah menjadi patologi sosial yang kronis di negeri kita," ungkapnya.

Penyataan Luhut

Diberitakan sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung agar KPK tidak terlalu mudah melakukan OTT sebab menurutnya akan membuat citra Indonesia jelek di mancanegara.

Hal itu disampaikan Luhut saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya."

"Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digitalisasi, siapa yang mau melawan kita," ujarnya.

Luhut mengatakan Inggris memuji Indonesia soal digitalisasi sistem.

Ia bercerita, belum lama ini diwawancara dengan stasiun TV Bloomberg, di mana ia menjelaskan 4 pilar Indonesia terkait efisiensi dengan digitalisasi, hilirisasi hingga penyaluran dana desa, dan komoditi.

"Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, tidak mau maling saja, pasti bisa. Ya kalo hidup-hidup sedikit, boleh lah."

"Kita mau bersih-bersih amat di surga aja kau. Jadi KPK itu jangan sedikit-sedikit tangkap-tangkap."

"Lihat-lihat lah. Tapi kalau sudah di-digitalisasi menurut saya tidak bisa main-main," ujarnya.

Luhut menjelaskan dengan adanya digitalisasi pelayanan publik akan memperkecil kesempatan korupsi di tingkat kementerian/lembaga hingga di pemerintah daerah (Pemda).

Baca juga: Respons ICW hingga Novel Baswedan soal Luhut Sebut OTT KPK Buat Negeri Jelek

Misalnya digitalisasi di pelabuhan. Luhut mengatakan 14 pelabuhan di tanah air sudah terintegrasi dengan digital yang ditargetkan selesai tahun ini.

Ia menargetkan tahun depan 149 pelabuhan kecil sudah masuk dalam sistem yang kemudian diintegrasikan dengan sistem pelabuhan udara.

Dengan adanya digitalisasi diharapkan berdampak pada berbagai macam aspek, termasuk aspek ekonomi, industri, hingga pendidikan.

"Jadi orang mau korupsi apa lagi kalau sudah masuk sistem. Kan uangnya masuk sistem."

"Sudah berapa ribu triliun. Efisiensi kita lakukan," ujarnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Naufal Lanten)