Curhat Jokowi: Kalau yang Pusing-pusing Diberikan ke Saya, Tapi yang Enak-enak Tak Pernah Mengajak
Jokowi curhat dirinya tak pernah diajak nyanyi nyanyi atau makan-makan oleh menterinya dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta.
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyindir para menterinya dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Hotel Ritz Calton, Jakarta Selatan, Rabu (21/12/2022).
Jokowi berseloroh tak pernah diajak ke acara atau momen bahagia seperti makan-makan dan nyanyi-nyanyi oleh para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
Jokowi mengatakan pembantunya di Kabinet Indonesia Maju hanya igat kepada dirinya saat ada masalah.
Guyonan tersebut disampaikan Jokowi saat membahas kesulitan pemerintah menerapkan energi hijau.
”Yang pusing-pusing biasanya diberikan pada saya. Kalau yang masalah, yang problem, menteri-menteri itu mesti menghadap ke saya. Tetapi kalau yang enak-enak, kayak kemarin nyanyi-nyanyi, makan-makan, tidak pernah mengajak saya," kata Jokowi pada Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Jokowi berkata energi hijau yang murah bisa menjadi kekuatan Indonesia.
Baca juga: Jokowi Ungkap Mayoritas Menterinya Minta Lockdown dan Kini PPKM Direncanakan Stop Sebelum Akhir 2022
Dia menyebut energi hijau murah akan mendukung upaya Indonesia melakukan hilirisasi industri.
Menurut Jokowi seharusnya Indonesia sangat mudah mendapatkan energi hijau yang murah.
Ia mencontohkan energi tenaga air atau hydro power.
"Yang namanya hydro power mestinya misalnya di Sungai Kayan, Sungai Mamberamo ... bisa mencapai harga 2 sampai 4 sen, yang jauh di bawah batu bara," ujarnya.
"Kalau sungai-sungai yang lain juga kita lakukan hal yang sama inilah sebetulnya kekuatan besar kita," lanjutnya.
Baca juga: Soal Isu Pemilu Dikaitkan dengan Istana, Jokowi: Memang Kita Kelihatan Tak Ada Benarnya Terus
Dalam kesempatan itu Jokowi juga meminta para menteri bersiap menghadapi ancaman krisis pada 2023.
Ia mendorong seluruh jajaran pemerintahan untuk berani memikirkan strategi baru dalam meningkatkan perekonomian.
Jokowi kemudian mengingatkan pada 2015 lalu Indonesia masuk dalam daftar lima negara yang rentan terpuruk.
Jokowi juga menceritakan bagaimana sulitnya mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.
Menurutnya, semua teori ekonomi standar yang diterapkan ternyata sudah tidak mampu lagi meredam dampak yang ditimbulkan dua masalah itu.
"Situasi yang kita hadapi sekarang ini bukan situasi yang gampang, situasinya sangat sulit diprediksi, sulit dihitung dan teori-teori standar. Semuanya sudah sulit untuk kita pakai lagi, karena semuanya ini keluar tidak berdasarkan pakem-pakem yang ada," ujarnya.
Baca juga: Pidato di HUT Hanura, Jokowi: Belum Pernah Ultah Partai Dihadiri Presiden dan Wapres
"Betul-betul situasi yang sangat sulit dan kita tahu di 2014-2015 kita ini masih masuk dalam fragile fight, kita masih dimasukkan dalam negara yang rentan untuk terpuruk bersama lima negara yang lain," lanjut Jokowi.
Maka itu ia meminta para menteri harus berani melakukan reformasi struktural demi mencegah hal-hal yang membahayakan ekonomi makro.
Jokowi juga meminta agar tidak membelanjakan uang negara untuk membeli alat yang tidak diperlukan dan kurang produktif.
"Kembali lagi, kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap dan salah satu hal penting yang kita lakukan adalah hilirisasi. Kalau semua provinsi melakukan hilirisasi, industrialisasi, inilah reformasi struktural riil yang ingin kita lakukan. Mengubah di hulu undang-undangnya, kemudian implementasikannya dalam pelaksanaan. Yang sulit memang di sini dan terus ini yang akan kita lakukan," ujarnya.
Hal lain yang disinggung Jokowi adalah banyaknya aset negara yang dibiarkan menganggur dan tidak produktif. Salah satu aset negara berbentuk lahan.
Ia mengatakan pemerintah telah memberikan izin konsesi baik ke swasta maupun BUMN. Tapi konsesi itu tidak dimanfaatkan.
"Konsesi 20 tahun, tidak diapa-apain, 15 tahun tidak diapa-apain, 10 tahun tidak diapa-apain," katanya.
Jokowi mengatakan telah memerintahkan Kementerian Investasi dan Kementerian ESDM untuk mencabut konsesi itu.
Hasilnya 2.078 konsesi baik hutan maupun tambang yang sudah dicabut.
"Saya perintahkan, beri ke yang punya kemampuan supaya aset itu jadi produktif dan memberi dampak positif ke perekonomian," katanya.
Selain aset lahan, Jokowi mengatakan banyak aset negara dalam bentuk lain yang juga nganggur.
Banyak gedung yang dibangun pemerintah tidak dipakai dan disewakan. Selain itu katanya, banyak kementerian, lembaga, BUMN yang membeli barang yang kemudian tidak dioperasionalkan dan malah ditumpuk di gudang.
"Dipikir saya tidak tahu, tahu. Ini harus dihentikan. Ini tidak produktif. Hal ini yang menyebabkan kita tidak produktif," katanya. (tribun network/den/dod)