Partai Gelora Curhat Tak Setuju Pemilu Serentak, 'Bikin Repot dan Mahal'

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gelora mengungkapkan ketidaksetujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu diselenggarakan secara serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan Pemilihan Legislatif atau Pileg.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora Dedi Gumelar atau akrab disapa Miing mengatakan ada kekurangan dan kelebihan dari penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak.

Dari sisi kekurangan, Miing mengatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak tidak serta merta membuat pengeluaran menjadi lebih efisien.

“Jadi kalau dulu ada dari pemerintah itu untuk efisiensi cost, ternyata juga enggak. Lebih mahal ongkosnya, bagi caleg lebih mahal,” kata Miing saat ditemui selepas diskusi di acara Sudut Pandang ‘Partai Baru Apa Bedanya?’ di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2022).

Selain faktor efisiensi, sulit membagi fokus juga menjadi hambatan bagi caleg jika Pemilu dilaksanakan secara serentak.

Baca juga: Profil Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora yang Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Menurut pelawak yang terjun ke dunia politik ini para calon legislatif kesulitan membagi fokus saat Pilpres dan Pileg digelar bersamaan.

Hal itu berdasarkan pengalamannya mengikuti serangkaian Pemilu sejak periode-periode sebelumnya.

“Dampak yang paling saya rasakan sebagai praktisi yang pernah mengalami, ketika dibarengi antara Pileg dengan Pilpres itu betapa repot dan mahal sekali,” katanya.

“Di sisi lain kita ditekan dan disuruh diminta oleh partai utk membantu calon presiden kita. berarti konsetrasi kita di Dapil terbagi dua,” lanjut dia.

Meski mengaku kesulitan jika Pemilu digelar serentak, Miing mengatakan metode tersebut tidak melulu memberikan kerugian.

Di sisi lain, kata dia, ada benefit bagi parpol jika Pemilu digelar berbarengan.

Lanjut Miing, partai politik akan mendapatkan efek ekor jas yang besar jika mendukung sosok yang disukai masyarakat.

Ia pun mencontohkan pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju sebagai capres. 

Meski tak menuai hasil gemilang pada survei, namun kenyatannya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu justru menjadi presiden selama dua periode.