Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tak bermasalah jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Ali menegaskan reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

"Apa masalahnya? Itu haknya dia (Jokowi) kok," kata Ali kepada Tribunnews.com, Sabtu (24/12/2022).

Terkait kabar dua menteri NasDem diisukan bakal dicopot, Ali meresponsnya dengan santai.

Baca juga: Menterinya Bakal Dicopot Jokowi? Nasdem Disebut Punya Hak Menolak

"Kalau Kemudian (Menteri) NasDem direshuffle oleh pemerintah saya menganggap mungkin kader NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu Jokowi," ucapnya.

Ali menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi yang tak bisa diganggu oleh siapapun.

"Apa masalahnya buat kami? Kan kewenangan copot dan tidak copot Jokowi. Kalau kemudian dia mencopot apa kami harus berani?" ujar dia.

Lebih lanjut, ia memastikan NasDem berkomitmen terus mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga 2024.

Terbukti, kata Ali, ketika partai besutan Surya Paloh tersebut mendukung Jokowi sejak periode pertama hingga kedua.

"Kami menjaga komitmen itu mendukung Jokowi sejak awal 2014 (periode pertama) sampai dengan 2024 kan," ungkapnya.

Menurut Ali, komitmen tersebut terus dijaga Partai NasDem hingga pemerintahan Jokowi selesai.

"Nah terjaganya komitmen itu bagi kita enggak bisa dilanggar," tuturnya.

Baca juga: Merunut Sinyal Reshuffle Terakhir, Hasil Survei hingga Jokowi Buka Peluang Rombak Kabinet

Jokowi Beri Sinyal Reshuffle

Jokowi pun sudah memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

“Mungkin,” kata Jokowi setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat kemarin.

Hanya saja, Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

“Ya nanti,” ujarnya.

PDIP Minta Menteri NasDem Dievaluasi

Isu reshuffle tersebut pun mengundang rekasi dari Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan Saiful Hidayat alias Djarot.

Djarot berharap Jokowi untuk mengevaluasi beberapa menterinya. Apalagi, beberapa tahun terakhir kinerja beberapa menteri dirasa membuat negara mengalami kemunduran.

Djarot pun menyoroti satu contoh saat ini Indonesia masih melakukan impor beras. Padahal dulu, katanya, Indonesia sudah berbicara banyak ihwal swasembada beras.

"Saya yang agak prihatin ketika kita sudah di masa lalu gembar gembor kita swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kepada Djarot saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat kemarin.

Baca juga: Merunut Sinyal Reshuffle Terakhir, Hasil Survei hingga Jokowi Buka Peluang Rombak Kabinet

Djarot pun menyarankan agar dua Menteri Jokowi harus dievaluasi, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"Mentan dievaluasi, Menteri kehutanan terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," ujarnya.

Evaluasi ini, lanjut Djarot, mengingat Jokowi sudah menjelang akhir masa jabatannya agar program yang sudah dicanangkan dapat bisa tercapai.

"Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi itu betul betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ucapnya.

Menteri NasDem Berpeluang Dicopot

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai menteri dari Partai NasDem berpeluang direshuffle Presiden Jokowi.

Menurut Dedi, hal itu ketika melihat dinamika politik terutama setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"Jika melihat situasi politik, bukan tidak mungkin reshuffle menyasar kader NasDem mengingat Jokowi banyak tunjukkan ketidaksukaan pada NasDem pasca deklarasikan Anies," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Jumat kemarin.

Dedi menganggap secara politik menteri dari Partai NasDem berpeluang dicopot, namun di sisi lain sebetulnya banyak yang layak diganti.

"Secara politik NasDem berpeluang, tetapi dari sisi kinerja menteri yang lain pun banyak yang layak diganti," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan saat ini beberapa menteri yang dianggap tidak perform seperti Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menpora Zainudin Amali, dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

"Jokowi memang punya hak lakukan bongkar pasang kabinet, saat ini ada beberapa kementerian yang memang tidak perform, Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, Menpora hingga Menaker," imbuhnya.

Adapun Jokowi memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle.

“Mungkin,” kata Jokowi setelah meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat.

Hanya saja, Jokowi tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

Publik Setuju Lakukan Reshuffle

Sementara, dalam temuan Lembaga survei Charta Politika mengungkapkan sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Jokowi melakukan reshuffle.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.

"Tetapi saya pikir di sini ada GAP antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).

Karenanya, Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.

"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.

Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.

"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.

Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.

Survei itu dilakukan pada tanggal 8-16 Desember 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 1220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.