TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal adanya perombakan kabinet atau reshuffle kabinet.

Pernyataan Jokowi soal reshuffle kabinet ini mendapat tanggapan dari sejumlah partai politik dan pengamat.

Satu di antaranya yakni Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat. 

Ia meminta dua menteri kabinet Jokowi untuk dievaluasi.

Kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem. 

Terkait kabar dua menteri Nasdem diisukan bakal dicopot, Politisi senior Partai Nasdem Bestari Barus meresponsnya dengan santai. 

Baca juga: Jokowi Buka Kemungkinan Reshuffle Kabinet, PDIP hingga NasDem Beri Tanggapan

Namun ia menilai evaluasi kinerja seorang menteri bukan wewenang dari suatu partai, melainkan kewenangan seorang Presiden.

"Saya kira evaluasi menteri itu bukan kerjaannya PDIP ya, tapi Pak Presiden," kata Bestar, dikutip dari program Kabar Petang TvOneNews, Minggu (25/12/2022).

Menurutnya, PDIP seharusnya tak ikut campur dalam memberikan penilaian terhadap kinerja menteri. 

"Kita harus pahami koalisi ini tidak ada leadernya, jadi menilai kinerja kabinet Jokowi kita serahkan saja ke Pak Jokowi sebagai Presiden."

"Jadi jangan juga kemudian ada partai politik yang ada di dalam koalisi merasa menjadi leader di kolisi itu memberikan penilaian-penilaian," ujar Bestari.

Bestari menuturkan, yang berhak menilai kinerja menteri adalah Presiden dan atau tim yang dibentuk khusus untuk melakukan evaluasi. 

"Penilaian itu harusnya dilakukan oleh presiden atau tim presiden yang dibentuk untuk melakukan penilaian tersebut."

"Yang jelaskan bukan Pak Djarot yang ditunjuk," tutur Bestari.