Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara terbuka memberi sinyal akan adanya reshuffle menteri di kabinet kerjanya.

Menyikapi hal itu, Pengamat Sosial Politik Ubedillah Badrun menilai, Presiden Jokowi harus memikirkan secara cermat dampak dari perombakan kabinet tersebut.

Terlebih, belum lama, Jokowi melalui hak prerogatif nya juga sudah melakukan keputusan demikian.

"Jokowi akan berfikir keras untuk mempertimbangkan dampaknya," kata aktivis yang karib disapa Ubed itu saat dimintai tanggapannya, Minggu (25/12/2022).

Kendati demikian, Ubed tidak memerinci dampak apa saja yang harus difikirkan Jokowi.

Dirinya hanya berpandangan, ada sederet nama menteri di kabinet kerja Joko Widodo-Maruf Amin yang kemungkinan akan direshuffle, menyusul berhembusnya isu tersebut.

Setidaknya ada tiga perspektif yang digunakan oleh Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif untuk mereshuffle menterinya.

Perspektif yang dimaksud yakni loyalitas, koalisi dan perspektif kinerja, sambil mempertimbangkan dampak ke depannya.

"Jika menggunakan perspektif loyalitas pada Jokowi maka akan banyak yang direshuffle karena semakin banyak yang tidak loyal," kata Ubed.

Baca juga: Bukan Cuma dari NasDem, Pengamat Sebut Menteri yang Nafsu Nyapres Juga Pantas Direshuffle

Salah satu faktor ketidakloyalan yang dimaksud oleh Ubed di antaranya soal isu tiga periode. 

Di mana, terkait penambahan periode kepempimpinan itu banyak menteri yang setuju, sementara Jokowi tidak setuju.

"Maka menteri yang setuju tiga periode itu layak di reshuffle misalnya Luhut Binsar Panjaitan, Tito Karnafian, Airlangga Haryarto, Bahlil Lahadaila, Zulkifli Hasan," kata Ubed.

"Jika ketidakloyalan itu dilihat dari para menteri yang kesusu (nafsu) nyapres maka Prabowo Subianto, Erick Tohir, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto juga layak direshuffle," sambungnya.