Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KPK Ungkap Faktor Pelaporan Dugaan Korupsi Terbanyak Datang dari DKI Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kenapa pelaporan dugaan tindak pidana korupsi datang paling banyak dari DKI Jakarta.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in KPK Ungkap Faktor Pelaporan Dugaan Korupsi Terbanyak Datang dari DKI Jakarta
Kompas.com
Ilustrasi Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kenapa pelaporan dugaan tindak pidana korupsi datang paling banyak dari DKI Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kenapa pelaporan dugaan tindak pidana korupsi datang paling banyak dari DKI Jakarta.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menerangkan bahwa satu di antara faktornya terkait kesadaran masyarakat di suatu daerah.

Dalam hal ini, berarti masyarakat DKI Jakarta memandang banyaknya bahaya laten korupsi di ibu kota.

"Jumlah pengaduan banyak ada beberapa faktor, di antaranya karena kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit korupsi di sekitarnya memang meningkat," kata Ali, Jumat (30/12/2022).

"Atau karena memang dugaan korupsinya di suatu daerah menurut pelapor banyak terjadi," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) menerima sebanyak 4.623 laporan dugaan korupsi selama 2022. 

Ribuan laporan tersebut diterima KPK lewat berbagai sarana mulai dari media sosial hingga aksi demontrasi atau secara langsung.

Berita Rekomendasi

"Selama 2022 KPK telah menerima 4.623 laporan, melalui email, KPK Wishtle Blowing System (KWS), langsung atau demonstrasi, media sosial, SMS, surat atau fax, maupun telepon," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat jumpa pers kinerja 2022 di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/12/2022).

Berdasarkan catatan yang dikantongi Johanis Tanak, laporan dugaan korupsi terbanyak berasal dari DKI Jakarta sejumlah 585 pengaduan. 

Kemudian, daerah Jawa Barat 429 laporan; Sumatera Utara 379 pengaduan; Jawa Timur 357 laporan; serta Jawa Tengah 237 pengaduan.

"Dari total 4.623 pelaporan, sejumlah 363 tidak memenuhi kriteria laporan dugaan tindak pidana korupsi sehingga diarsipkan, dan 4.260 dilanjutkan pada proses verifikasi," katanya.

Baca juga: Di Acara HUT KPK, Firli Bahuri Pamer Capaian Pemulihan Aset Negara Rp 3,32 Triliun dalam 8 Tahun

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak memberikan keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di DPRD Jawa Timur saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022) dini hari. KPK resmi menahan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak bersama tiga tersangka lainnya, yakni Staf Ahli Sahat, Rusdi, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat/Pokmas, Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi alias Eeng dalam kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp 1 miliar. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak memberikan keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di DPRD Jawa Timur saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/12/2022) dini hari. KPK resmi menahan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak bersama tiga tersangka lainnya, yakni Staf Ahli Sahat, Rusdi, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat/Pokmas, Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi alias Eeng dalam kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp 1 miliar. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas