TRIBUNNEWS.COM - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan angkat bicara terkait kembalinya Romahurmuziy dalam dunia politik sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

Diketahui sebelumnya, Romahurmuziy terbukti terlibat dalam kasus suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur dan divonis satu tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsidair tiga bulan penjara.

Setelah itu, dia telah resmi dinyatakan bebas sejak 29 April 2020 lalu.

Menanggapi hal ini, Novel menganggap PPP hanya mempertimbangkan sisi aturan saja tanpa memandang unsur moral dan etik.

Baca juga: Romahurmuziy Islah dengan PPP, Mantan Penyidik KPK Singgung Komitmen Pemberantasan Korupsi

Cara seperti ini, kata Novel, justru akan melukai perasaan masyarakat.

"Memang terkait dengan hal ini, kita seringkali mempertimbangkan dari sisi formal saja, soal boleh dan tidak boleh dilihat dari sudut pandang aturan. Sedangkan kita sering lupa bahwa ada sudut pandang moral dan etik."

"Karena saya yakin hal semisal ini akan melukai perasaan masyarakat," ujarnya ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (2/1/2023).

Lebih lanjut, sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Satgassus Pencegahan Korupsi Polri itu juga menuturkan Indonesia kini kurang keteladanan terkait moralitas.

"Walaupun dalam hal moralitas, kita perlu keteladanan. Sedangkan contoh yang kita lihat sekarang justru orang yang banyak melanggar hukum dan etik," ungkapnya.

Baca juga: Romahurmuziy Kembali Jadi Elite PPP, KPK: Kami Hormati Hak Setiap Eks Narapidana Korupsi

Sebelumnya, Romahurmuziy mengunggah kembalinya dirinya ke PPP lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat (31/12/2022).

Dalam unggahannya itu, terlihat Surat Keputusan DPP PPP dengan Nomor 0782/SK/DPPP/P/XII/2022 tertanggal 27 Desember 2022.

Pada surat keputusan itu, sosok yang diakrab Romi ini menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP hingga tahun 2025.

Adapun surat tersebut ditandatangani oleh Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Mohammad Arwani Thomafi.

Ketua DPP PPP Sebut Tidak Ada yang Salah