TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal tes Computer Assisted Test (CAT) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024.

Contoh soal tes CAT PPS Pemilu 2024 dalam artikel ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda beserta kunci jawabannya.

25 contoh soal beserta kunci jawaban tes CAT PPS Pemilu 2024 ini ditujukan kepada peserta sebagai panduan untuk latihan.

Baca juga: Apa Itu PPS dan Tugasnya saat Pemilu 2024? Berikut Informasinya

1. Berikut ini adalah tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, kecuali...

A. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan umum yang hadir dan petugas pengawas lapangan
B. Menerbitkan dan menempelkan daftar pemilih tetap ke TPS
C. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
D. Melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
E. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Jawaban: E

2. Berapa lama masa kerja PPS?

a. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
d. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
e. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

Jawaban: B

3. Persyaratan menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN adalah sebagai berikut, kecuali...

A. Warga Negara Indonesia
B. Usia minimum adalah 20 (dua puluh) tahun
C. Jujur, berkepribadian kuat, jujur dan adil
D. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
E. Bukan anggota partai politik yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun sudah tidak menjadi anggota partai politik, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan pesta.

Jawaban: B

Baca juga: Tugas Dari Anggota PPS Pemilu 2024, Beserta Wewenang, Syarat, dan Cara Daftarnya

4. Daftar Pemilih Sementara atau DPS disusun oleh….

A. Pantarlih
B. PPS
C. PPK
D. KPU Pemerintah/Kota
E. Semua jawaban benar

Jawaban: B

5. Daftar Pemungutan Suara Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh...

A. KPU kabupaten/Kota
B. KPU RI
C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
D. KPPS
E. PPS

Jawaban: A

6. Pihak yang membantu KPU Wakil kota/Kabupaten dalam memutakhirkan data pemilih adalah...

A. Pantarlih
B. Pantarlih dan PPS
C. Pantarlih, PPS dan PPK
D. Pantarlih, KPPS, PPS dan PPK
E. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan petugas pemilu

Jawaban: C

7. KPU menetapkan rencana pendaftaran partai peserta pemilu selambat-lambatnya ... bulan sebelum hari pemungutan suara.

A. 18
B. 20
C. 22
D. 19
E. 25

Jawaban: A

8. Pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh sekurang-kurangnya jumlah kursi paling sedikit … dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari perolehan suara sah nasional pada pemilu anggota DPR lama ..

A. 25 persen
B. 20 persen
C. 4%
D. 10%
E. 15%

Jawaban: B

9. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak…

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 2

Jawaban: B

10. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu yang berdasar pada asas penyelenggaraan. Berkaitan dengan hal ini, berikut merupakan prinsip penyelenggaran yang tepat adalah…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif
B. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, jujur, dan adil
C. Mandiri, adil, jujur, akuntabilitas, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, kepastian hukum, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas
D. Mandiri, kepastian hukum, keterbukaan, dan adil

Jawaban: C

11. Sebelum adanya UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh…

A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 22 Tahun 2007
C. UU No. 12 Tahun 2003
D. UU No. 24 Tahun 2007

Jawaban: B

12. Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh....

a. Dewan Kehormatan KPU
b. Dewan Kehormatan Bawaslu
c. Dewan Kode Etik KPU
d. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
e. Dewan Penegakan Etika Bawaslu

Jawaban: D

13. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat….

a. Permanen
b. Ad hoc
c. Tetap
d. Tahunan
e. Ad interim

Jawaban: C

14. Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri merupakan lembaga pengawasan Pemilu yang bersifat….

a. Permanen
b. Ad hoc
c. Tetap
d. Tahunan
e. Ad interim

Jawaban: B

15. Seluruh tahapan Pemilu merupakan obyek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan...

a. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang
b. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran
c. Melakukan kampanye pada waktu yang salah
d. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas
e. Mengubah hasil penghitungan suara.

Jawaban: E

16. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi memutus paling lama sengketa hasil pemilu pada...

A. 60 hari setelah diterimanya permohonan
B. 45 hari setelah permohonan diterima
C. 35 hari setelah permohonan diterima
D. 30 hari setelah diterimanya permohonan
E. 21 hari sejak diterimanya permohonan

Jawaban: B

17. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu….

A. Melakukan penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN
B. Melakukan penyusunan dan penetapan untuk pedoman teknis dari setiap tahapan pemilu setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah
C. Melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan
D. Semua jawaban diatas benar

Jawaban: D

18. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki sifat hierarkis. Undang-undang yang mengatur hal ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 pasal dan ayat...

A. Pasal 10 ayat (1)
B. Pasal 10 ayat (2)
C. Pasal 9 ayat (1)
D. Pasal 9 ayat (2)

Jawaban: C

19. Status yang dimiliki oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu….

A. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc
B. KPU sifatnya tetap, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc
C. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap
D. KPU dan KPU Provinsi sifatnya Ad Hoc, sementara KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap.

Jawaban: C

20. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada...

a. Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota
b. Tim sukses Pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan.
c. Tim Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota.
d. Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota.
e. Parpol peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota danKPU Kabupaten/Kota.

Jawaban: A

21. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal- hal berikut, kecuali....

a. Nama dan alamat pelapor
b. Pihak terlapor
c. Waktu dan tempat kejadian perkara
d. Uraian kejadian
e. Saksi-saksi kunci

Jawaban: A

22. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK Kota dan PPS?

A. 9-7-5-5-3
B. 11-7-5-5-3
C. 7/5-5/7-5-5-5
D. 9-5/3-5-5-3
E. 7-5/7-3/5-5/3

Jawaban: E

23. Jumlah kursi anggota DPR-RI ditetapkan sebanyak ... kursi.

A. 352
B. 445
C. 350
D. 577
E. 575

Jawaban: E

24. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….

A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004

Jawaban: B

25. Menurut Pasal 6 Ayat 2 UUD 1945, syarat-syarat pengangkatan sebagai calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) diatur dengan…

A. UUD
B. UU
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
E. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)

Jawaban: B

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan bagi calon peserta tes sebagai panduan untuk latihan.

- Sebelum melihat jawaban contoh soal Tes CAT PPS Pemilu 2024, peserta harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan.

(Tribunnews.com/Nurkhasanah)