A. 15 Januari 2017
B. 15 Februari 2017
C. 15 Maret 2017
D. 15 April 2017
E. 21 Februari 2017

Jawaban: B

Baca juga: Tugas Dari Anggota PPS Pemilu 2024, Beserta Wewenang, Syarat, dan Cara Daftarnya

14.KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?

A. Pasal 9 ayat (1)
B. Pasal 9 ayat (2)
C. Pasal 10 ayat (1)
D. Pasal 10 ayat (2)
E. Pasal 10 ayat (3)

Jawaban: A

15. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka ....

A. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
B. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
C. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
D. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
E. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

Jawaban: B

16. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….

A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004
E. UU No. 21 Tahun 2007

Jawaban: B

17. Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara....

A. 15 Bulan
B. 16 Bulan
C. 17 Bulan
D.18 Bulan

Jawaban: D

18. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?

A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
B. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
C. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
D. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
E. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

Jawaban: A

19. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah ....

A. Pasal 167.
B. Pasal 168.
C. Pasal 169.
D. Pasal 170.

Jawaban: A

Baca juga: Cara Daftar PPS Pemilu 2024 Melalui siakba.kpu.go.id, Simak Syaratnya

20. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye ...

A. KPK
B. BPK
C. BPKP
D. PPATK
E. Kantor Akuntan Publik

Jawaban: E

21. Perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali perubahan pertama pada tahun...

A. 1998
B. 1999
C. 2000
D. 2002
E. 2022

Jawaban: B

22. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....

A. KPPS
B. PPS
C. PPK
D. KPU Kabupaten
E. KPU Prov

Jawaban: D

23.Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
C. Langsung oleh rakyat
D. Penetapan Presiden
E. Demokratis

Jawaban: E

24.Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali ....

A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban: B

25. Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…

A. DPRD
B. Rapat Pleno
C. KPU Pusat
D. Gubernur
E. Walikota

Jawaban: B

*) Disclaimer:

Artikel ini hanya ditujukan bagi calon peserta tes untuk latihan.

Sebelum melihat jawaban contoh soal Tes CAT PPS Pemilu 2024, peserta harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan.

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)