Berikut riwayat karier Silmy Karim:

- Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (September 2018-Sekarang)

- Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) (Agustus 2016-September 2018)

- Direktur Utama PT Pindad (Persero) (Desember 2014-Agustus 2016)

- Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar lembaga, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) (2010-Sekarang)

- Anggota Dewan Analis Strategis BIN (2013-2015)

- Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) (2011-2014)

- Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan (2010-2014)

- Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2010-2011)

- Anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI (2010-2011)

- Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI (2008-2009)

- Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (2007-2008)

Pernah Diusir Anggota DPR Saat Sedang Rapat Dengar Pendapat

Saat menjabat Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Silmy Karim diusir dari ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (14/2/2022).

Peristiwa ini terjadi saat Silmy Karim mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI.

Saat itu, Silmy Karim beradu pendapat dengan Wakil Ketua Komisi VII, Bambang Haryadi yang berujung pada pengusiran.

Bahkan oleh Bambang Haryadi, Silmy Karim disebut tidak menghargai para anggota DPR.

Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi, Legislator Demokrat: Semoga Pemerintah Tak Salah Pilih

Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Silmy Karim terpilih menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Silmy Karim terpilih menjadi Dirjen Imigrasi setelah menyisihkan para kandidat lainnya lewat seleksi terbuka yang digelar oleh Kemenkumham.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan berharap pemerintah tak salah memilih Silmy Karim menjadi Dirjen Imigrasi.

"Semoga pemerintah tidak salah pilih dirjen baru ini karena memang masalah dan hambatannya kompleks dan cenderung terintervensi oleh pemilik kekuasan dan uang," kata Hinca kepada Tribunnews, Selasa (27/12/2022).

Legislator Partai Demokrat ini mengatakan, sudah terlalu lama Dirjen Imigrasi ini dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt).

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai turun langsung untuk meminta segera cari Dirjen Imigrasi yang defenitif.

Karena itu, Hinca meminta agar Silmy Karim segera tancap gas memperbaiki secara tuntas perlintasan orang sebagai etalase negara.

"Jangan ada lagi main main mata, main kongkalikong seperti selama ini," ucapnya.

"Kasus Joko Tjandra adalah salah satu kasus saja dari rentetan kasus yang kami berikan tekanan pengawasan di Komisi III. Kita tunggu kinerjanya. Selamat bekerja," pungkas Hinca

Pimpinan Komisi III DPR Respons Keputusan Pemerintah Pilih Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi: Tepat

DPR melalui Komisi III mendukung keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang memilih Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi.

Silmy diyakini sebagai sosok yang tepat memimpin Imigrasi.

"Saya yakin Pak Silmy Karim merupakan sosok yang tepat untuk memimpin imigrasi. Soal kapasitas, saya rasa dapat dilihat dari track record kepemimpinan beliau yang sudah teruji sukseskan banyak koorporasi, termasuk BUMN,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni saat dihubungi wartawan, Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Dirjen Imigrasi Baru, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim Kantongi Harta Rp208,8 Miliar

Imigrasi dinilai memang membutuhkan sosok yang muda dan revolusioner.

Sahroni menganggap tokoh muda dapat membawa imigrasi jadi lebih cepat beradaptasi.

"Saat ini imigrasi tengah dihadapkan oleh banyak tantangan-tantangan baru, baik dari internal maupun eksternal. Jadi hadirnya tokoh muda yang segar dan revolusioner ini pasti akan bawa gebrakan besar di tubuh imigrasi. Mari kita nantikan kinerja hebat Pak Silmy,” tandasnya. (tribun network/thf/Tribunnews.com)