TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu perombakan kabinet Indonesia Maju (KIM) terus menguat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut bahwa perombakan kabinet kemungkinan akan dilakukan bulan ini.

“Mungkin Januari ini, kita tunggu bareng-bareng,” katanya, Kamis, (5/1/2023).

Ali Ngabalin mengatakan bila nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet, para menteri yang dirombak jangan marah dan harus tetap tersenyum.

“Kalau nanti ada menteri yg di ganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal anda dipilih jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai disini saja.
Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau berbicara panjang soal rencana perombakan kabinet atau Reshuffle.

Ia meminta awak media untuk menunggu kabar perombakan kabinet tersebut.

“Tunggu saja,” kata Presiden di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).

Terkait kapan reshuffle kabinet tersebut dilakukan, Presiden memberikan jawaban yang sama.

Termasuk mengenai nasib posisi menteri dari Partai NasDem, karena partai tersebut telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Calon Presiden.

Adapun, di kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi oleh NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Ditunggu saja,” katanya.

Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana reshuffle kabinet yang mencuat ke publik belakangan ini.

Menurutnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia pun enggan menceritakan terkait perbincangan antara Presiden Jokowi dengan dirinya.

Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) secara serentak di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang pada Selasa (27/12/2022).

"Kalau reshuffle kabinet itu kan memang hak prerogratif presiden. Jadi kalo konsultasi saya dengan presiden itu nggak usah diceritakan pada wartawan ya," kata Ma'ruf.

"Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," sambung dia.