Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton.

Hal tersebut dikarenakan adanya silang data produksi beras yang dimiliki lembaga pemerintah antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dengan berpijak pada data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan produksi beras di tahun 2022 masih sangat mencukupi kebutuhan domestik karena mengalami surplus sebesar 1,74 juta ton.

Surplusnya pasokan beras, kata Nasim, semestinya bisa dimaksimalkan dengan baik oleh para pengambil kebijakan agar goncangan harga tidak bergerak liar dan petani juga bisa menikmati jerih payahnya selama berproduksi yang biayanya kian tahun kian meningkat.

"(Jika berpegang pada data BPS) Stok di akhir tahun 2022 telah carry over untuk masuk di tahun 2023. Maka seharusnya kebijakan impor perlu ditinjau ulang," kata Nasim kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2023).

Baca juga: Mendag Zulkifli Hasan: Impor Beras Berakhir Februari, Maret akan Kembali Serap dari Petani

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) tidak memenuhi target 1,2 juta ton.

Perum Bulog meyakini data pasokan beras yang disampaikan Kementan dan BPS tidak sesuai fakta dilapangan. Sebab, Hingga 21 Desember 2022, Stok beras Bulog hanya tercatat sebesar 399.160 ton.

Selain itu, disaat yang bersamaan harga beras di pasaran memang mengalami peningkatan hingga mencapai hampir Rp1.000 Per kg.

"Sepertinya perlu penertiban (data) di lapangan terkait cadangan ini. Apakah benar cadangan Beras Bulog sedemikian mengkhawatirkan?" ucap Nasim.

Baca juga: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Janji Tidak Akan Impor Beras Jelang Panen Raya

Dalam kesempatan ini, Nasim mengungkapkan, fakta dilapangan, sebagian besar petani justru tidak menginginkan adanya impor beras.

Hal tersebut dikarenakan impor beras dikhawatirkan akan merusak harga beras lokal dan mengikis semangat para petani serta menciderai cita-cita swasembada pangan.

Karena itu, Wakil Bendahara Umum DPP PKB ini meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Menteri Perdagangan.

"Kami berharap Pemerintah tegas menertibkan para menterinya, sebab wacana impor beras sebenarnya pernah ditentang oleh Kementerian Pertanian karena stok beras Indonesia mencukupi. Tapi, Kementerian Perdagangan yang bersikukuh harus impor," ucap Nasim.