Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jika Ada Reshuffle, Pengamat Militer Klaim Mantan Panglima TNI Andika Perkasa Layak Dipertimbangkan

Pengamat militer Ridlwan Habib menilai jika ada reshuffle menteri Andika Perkasa layak dipertimbangkan masuk kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Jika Ada Reshuffle, Pengamat Militer Klaim Mantan Panglima TNI Andika Perkasa Layak Dipertimbangkan
Dok. pribadi
Andika Perkasa saat masih menjabat sebagai Panglima TNI. Pengamat militer Ridlwan Habib menilai jika ada reshuffle menteri Andika Perkasa layak dipertimbangkan masuk kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat militer Ridlwan Habib menilai jika ada reshuffle menteri, Andika Perkasa layak dipertimbangkan masuk kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya isu perombakan kabinet atau reshuffle semakin menguat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan perombakan kabinet akan segera dilakukan.  

"Presiden Jokowi punya konsideran unik ketika memilih kabinet, salah satu parameternya adalah kapabilitas, Pak Andika Perkasa sangat sesuai jika masuk, " ujar Ridlwan kepada Tribunnews.com, Jumat (6/1/2023).

Menurut Ridlwan, Andika Perkasa bisa masuk kabinet Jokowi dalam berbagai posisi karena kapabilitasnya sudah teruji.

"Karir Andika cukup unik, memulai di intelijen Kopassus, lalu pernah menjadi Kepala Dinas Penerangan, pernah menjadi Paspampres dan saat menjadi Panglima TNI juga banyak dinamikanya," sambungnya.

Berita Rekomendasi

Ridlwan melanjutkan karena itu, posisi Andika Perkasa sangat fleksibel ketika nantinya dipercaya Presiden Jokowi masuk kabinet. 

"Reshuffle Januari ini mungkin adalah reshuffle terakhir kabinet pak Jokowi, wajar dan layak jika pak Andika Perkasa ditarik masuk untuk menguatkan," tutup alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut. 

Baca juga: Reshuffle Kabinet Sasar Menteri Asal NasDem? Presiden Joko Widodo: Tunggu Saja

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa reshuffle kabinet Indonesia Maju (KIM) bisa saja dilakukan hari ini, Jumat (6/1/2023).

“Besok,” kata Presiden usai meninjau Kawasan PT Pertamina, Hulu Rokan, Dumai, Riau, Kamis, (5/1/2023).

Saat ditanya kembali apakah reshuffle akan dilakukan Jumat, presiden tidak menjawab tegas.

“Ya besok, bisa Jumat, bisa Senin bisa Selasa, bisa Rabu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mau berbicara panjang soal rencana perombakan kabinet atau Reshuffle. Ia meminta awak media untuk menunggu kabar perombakan kabinet tersebut.

“Tunggu saja,” kata Presiden di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).

Baca juga: Geram Johnny G Plate Diisukan Mundur, NasDem: Enggak Benar Itu, Siapa yang Goreng Isu ? 

Terkait kapan reshuffle kabinet tersebut dilakukan, Presiden memberikan jawaban yang sama.

Termasuk mengenai nasib posisi menteri dari Partai NasDem, karena partai tersebut telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Calon Presiden.

Adapun, di kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi oleh NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Ditunggu saja,” katanya.

Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana reshuffle kabinet yang mencuat ke publik belakangan ini.

Menurutnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia pun enggan menceritakan terkait perbincangan antara Presiden Jokowi dengan dirinya.

Baca juga: PDIP vs NasDem Memanas Buntut Isu Reshuffle, PPP Tak Mau Ikut Campur

Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) secara serentak di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang pada Selasa (27/12/2022).

"Kalau reshuffle kabinet itu kan memang hak prerogratif presiden. Jadi kalo konsultasi saya dengan presiden itu nggak usah diceritakan pada wartawan ya," kata Ma'ruf.

"Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," sambung dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas