Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kunci Jawaban dan Contoh Soal Latihan Tes CAT PPS Pemilu 2024

Berikut contoh soal Tes CAT PPS Pemilu 2024. Terdapat 40 contoh soal Tes CAT PPS 2024 beserta kunci jawaban sebagai sarana persiapan.

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Sri Juliati
zoom-in Kunci Jawaban dan Contoh Soal Latihan Tes CAT PPS Pemilu 2024
SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Ilustrasi Pemilu - Berikut contoh soal Tes CAT PPS Pemilu 2024. Terdapat 40 contoh soal Tes CAT PPS 2024 beserta kunci jawaban sebagai sarana persiapan. 

14. Pemungutan suara dilakukan pada ...

a. Hari raya yang dinyatakan hari libur nasional
b. Hari libur atau hari yang diliburkan, tanggal dan waktunya ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota.
c. Hari libur sekolah
d. Hari raya besar

Jawaban: B

15. Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukandengan cara ...

a. Memberi tanda satu kali pada surat suara atau memberi suara melalui peralatan Pemilihan suarasecara elektronik
b. Kebiasaan masyarakat setempat
c. Kesepakatan masyarakat setempat
d. Kesepakatan dengan persetujuan DPRD

Jawaban: A

16. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, salah satu kegiatan KPPS adalah kecuali ...

Berita Rekomendasi

a. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara
b. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS danpetugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS
c. Penjelasan kepada Pemilih tentang tata carapemungutan suara; dan
d. Pelaksanaan penghitungan suara.

Jawaban: D

17. Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika ...

a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dalam surat suara.
b. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dalam surat suara
c. Surat suara dicentang
d. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS

Jawaban: A

18. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi ...

a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan dan Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan
b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain
c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk sesuai TPS domisili
d. a dan c benar

Jawaban: D

19. Dalam hal surat suara terdapat tulisan dan/atau catatan lain maka surat suara dinyatakan ...

a. Sah
b. Sah dengan rekomendasi PPL
c. tidak sah
d. tidak sah jika ada keberatan saksi

Jawaban: C

20. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi ...

a. Penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan Daftar PemilihTetap, Daftar Pemilih Tambahan, serta nama dan foto Calon di TPS dan penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS
b. Penyiapan TPS, pelaksaaan pemungutan suara dan penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan DaftarPemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS
c. Pelaksanaan pemungutan suara, penyiapan TPS dan pengumuman dengan menempelkan Daftar PemilihTetap, Daftar Pemilih Tambahan, serta nama dan foto Calon di TPS
d. Pelaksaan pemungutan suara, penyerahan salinan Daftar Pemilih Tetap dan DaftarPemilih Tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS dan pelaksanaan penghitungan suara

Jawaban: A

21. Status yang dimiliki oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yaitu….

A. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc
B. KPU sifatnya tetap, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya Ad Hoc
C. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap
D. KPU dan KPU Provinsi sifatnya Ad Hoc, sementara KPU Kabupaten/Kota sifatnya tetap.

Jawaban: C

22. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu yang berdasar pada asas penyelenggaraan. Berkaitan dengan hal ini, berikut merupakan prinsip penyelenggaran yang tepat adalah…

A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif
B. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, jujur, dan adil
C. Mandiri, adil, jujur, akuntabilitas, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, kepastian hukum, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas
D. Mandiri, kepastian hukum, keterbukaan, dan adil

Jawaban: C

23. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama....untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat

A. 17 hari.
B. 10 hari.
C. 14 hari.
D. 15 hari.

Jawaban: C

24. Metode kampanye pemilihan umum yang dilaksanakan sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang adalah...

A. pertemuan terbatas.
B. pertemuan tatap muka.
C. penyebaran bahan kamarnya kepada umum.
D. pemasangan alat peraga di tempat umum.
E. semua jawaban benar

Jawaban: E

25. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan di perolehan kursi paling sedikit....dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

A. 25%.
B. 20%.
C. 4%.
D. 10%.

Jawaban: B

26. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....

A. KPPS.
B. PPS.
C. PPK.
D. KPU Kabupaten.

Jawaban: D

27. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....

A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik.
B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
C. Langsung oleh rakyat.
D. Demokratis.

Jawaban: E

28. TPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama....untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat...

A. 17 hari.
B. 10 hari.
C. 14 hari.
D. 15 hari.

Jawaban: C

29. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu?

A. KPU, Bawaslu, dan lembaga pemantau Pemilu.
B. KPU Bawaslu dan partai politik.
C. KPU Bawaslu lembaga pemantau pemilu dan partai politik.
D. KPU dan Bawaslu. 

Jabawan: D

30. Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh ....

A. Dewan Kehormatan KPU
B. Dewan Kehormatan Bawaslu
C. Dewan Kode Etik KPU
D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Jawaban : D

31. Berapa lama masa kerja PPS?

a. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
b. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
c. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.
d. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.
e. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

Jawaban: B

32. Daftar Pemilih Sementara atau DPS disusun oleh….

A. Pantarlih
B. PPS
C. PPK
D. KPU Pemerintah/Kota
E. Semua jawaban benar

Jawaban: B

33. Daftar Pemungutan Suara Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh...

A. KPU kabupaten/Kota
B. KPU RI
C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
D. KPPS
E. PPS

34. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu….

A. Melakukan penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, serta KPPSLN
B. Melakukan penyusunan dan penetapan untuk pedoman teknis dari setiap tahapan pemilu setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah
C. Melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan
D. Semua jawaban diatas benar

Jawaban: D

35. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki sifat hierarkis. Undang-undang yang mengatur hal ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 pasal dan ayat...

A. Pasal 10 ayat (1)
B. Pasal 10 ayat (2)
C. Pasal 9 ayat (1)
D. Pasal 9 ayat (2)

Jawaban: C

36. Berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada...

a. Saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota
b. Tim sukses Pemilu, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan.
c. Tim Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota.
d. Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota.
e. Parpol peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota danKPU Kabupaten/Kota.

Jawaban: A

37. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal- hal berikut, kecuali....

a. Nama dan alamat pelapor
b. Pihak terlapor
c. Waktu dan tempat kejadian perkara
d. Uraian kejadian
e. Saksi-saksi kunci

38. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...

A. Profesional
B. Independen
C. Mandiri
D. Akuntabel
E. Kredibel

Jawaban: B

39. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........

A. 3 partai politik
B. 4 partai politik
C. 5 partai politik
D. 6 partai politik
E. 7 partai politik

Jawaban: D

40. Berikut ini merupakan hal yang musti dimuat dalam suara pemilihan anggota dpr dan dprd kecuali.

A. Tanda gambar partai politik.
B. Nomor urut partai politik.
C. Foto calon anggota DPR atau DPRD.
D. Nama calon anggota DPR atau DPRD.
E. Foto-foto pribadi

Jawaban: C

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, M Alvian Fakka, Nurkhasanah, Enggar Kusuma W)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas