TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Subsidi Rp 5 triliun yang dialokasikan untuk kendaraan listrik  dinilai tidak adil bagi kemaslahatan publik secara luas.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai lebih baik Rp 5 triliun alokasi subsidi sebesar itu dialihkan untuk membenahi transportasi umum.

Menurut dia, Pemerintah dan DPR perlu mengalihkan subsidi tersebut ke perbaikan dan pembenahan transportasi umum, terutama transportasi darat yang disebut merupakan sumber mobilitas terbanyak masyarakat.

"Subsidi sektor transportasi darat dapat ditambah. Baik angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis."

"Mobilitas masyarakat terbesar ada di sektor transportasi darat," kata Djoko dalam keterangannya dikutip pada Senin (9/1/2023).

Apabila subsidi kendaraan listrik dialihkan ke transportasi umum, Ia menyebut hal itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang hendak mengikuti pilihan legislatif pada 2024.

Sebab, masyarakat di daerah pemilihnya banyak yang bisa menikmati hasil subsidi tersebut.

"Pasalnya, akan banyak masyararakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapilnya diberikan program transportasi umum," ujar Djoko.

Akademisi asal Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu menyarakankan subsidi pada kendaraan listrik dapat diberikan ke wilayah pelosok.

Dengan begitu, negara dapat mengurangi beban anggaran yang harus dikeluarkan saat mengangkut bahan bakar minyak (BBM).

Sejauh ini, subsidi angkut subsidi BBM berupa drum diberikan ke wilayah pelosok yang tidak hanya bisa dijangkau transportasi udara.

"Sumber energi wilayah tersebut tidak harus berasal dari BBM, namun bisa dari sumber energi lainnya seperti energi surya yang hanya digunakan sebagai kepentingan penerangan rumah tangga," kata Djoko.

"Inovasi sumber energi di daerah seperti ini jangan hanya mengandalkan BBM," ujarnya melanjutkan.

Secara total, subsidi keperintisan sektor transportasi mengalami kenaikan di 2023. Tahun lalu, alokasi subsidi perintis Rp 3,01 triliun. Sekarang menjadi Rp 3,51 triliun.