Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan dirinya terus berusaha agar lembaga yang dipimpinnya terus terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat.

Hal itu merespons hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR sangat rendah.

"Ya setelah kemudian saya dipercaya dan diberikan amanah sebagai Ketua DPR, saya kemudian berusaha untuk membangun DPR ini menjadi DPR yang terbuka, bisa menerima aspirasi rakyat," kata Puan saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, di ruang Ketua DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: PDIP Sudah Punya Tiket Capres, Puan: Kita Tetap Buka Ruang Komunikasi dengan Partai Lain

Bahkan, kata Puan, pada masa Pandemi Covid-19 dirinya tetap berusaha agar DPR tetap terbuka kepada masyarakat meski hanya melalui sambungan zoom.

"Jadi saya membuka DPR terbuka untuk publik atau rakyat tapi dengan aturan," ujarnya.

Ia pun memastikan jika DPR akan terus terbuka kepada masyarakat ke depannya, apalagi aturan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut.

"Kemarin saja dalam pembahasan undang-undang bahkan saya membuka satu ruangan untuk masyarakat atau perwakilan dari masyarakat untuk mengikuti jalannya pembahasan dari setiap undang-undang," ucap Puan.

Puan menjelaskan DPR juga membuka diri kepada para mahasiswa untuk melakukan magang melalui program merdeka belajar.

Ia menyebut hal tersebut guna mahasiswa mengetahui mekanisme yang ada di DPR baik dalam rapat paripurna (Rapur) maupun rapat komisi.

Baca juga: Puan Maharani: Sebagai Kader Saya Siap Bila Ditunjuk Megawati Jadi Capres PDIP

Puan menegaskan dirinya berkomitmen untuk menjadikan DPR sebagai lembaga yang terbuka kepada masyarakat.

"Cuman tentu saja merubah sesuatu hal itu perlu masa transisi tidak bisa saya buat satu tahun selesai 2 tahun selesai," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam hasil survei Charta Politika menunjukkan bahwa DPR merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan paling rendah

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan TNI menjadi institusi paling dipercaya publik dengan 89,2 persen.