Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat HUT Ke-50 PDIP terkait penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan pernyataan Jokowi yang melarang para menteri berbicara tentang perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu.

"Itu sebenarnya tidak ada pertentangan atau perbedaan dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 5 April tahun 2022," kata Mahfud saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Rabu (11/1/2023).

Namun demikian, menurutnya apabila ada pihak-pihak yang mewacanakan demikian maka hal tersebut tidak melanggar hukum pidana.

Mahfud mengatakan hal tersebut merupakan hak politik mereka.

"Sehingga tidak bisa diapa-apakan, tetapi kalau pemerintah seperti saudara lihat kita mempersiapkan ini dengan seksama," kata Mahfud.

"Dan setiap tahapan jadwalnya kan sudah terpenuhi sampai saat ini mulai pendaftaran partai, seleksi yang boleh ikut, syarat-syarat administratif lanjutan, dana, dan sebagainya sudah kita siapkan," kata Mahfud.

Baca juga: Tolak Wacana Tiga Periode, Megawati: Bukan Pak Jokowi nggak Pintar 

Menurut Mahfud, pernyataan Megawati tersebut justru memantapkan pemerintah untuk menggelar pemilu sesuai jadwal yakni pada tahun 2024.

"Itu tegas Bu Mega dan tegas Presiden Jokowi juga. 5 april 2022 nanti di Googling saja betul enggak. Betul Presiden di sidang kabinet mengatakan itu dan menugaskan Menkopolhukam, Mendagri, Menkeu, BIN, agar mengawal pemilu ini berjalan dengan baik dan itu yang kita kawal sekarang," kata Mahfud.

Untuk memantapkan hal penyelenggaraan pemilu 2024, kata Mahfud, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan KPI, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri.

Pertemuan yang akan digelar dalam waktu dekat tersebut, kata dia, akan membahas terkait hambatan dan apa yang harus diantisipasi ke depan.

"Tapi so far (sejauh ini) baguslah persiapan pemilu tidak ada masalah, kecuali bisik-bisik di bawah meja, ya biasalah politik. Kalau luarnya, apanya semuanya kan sudah siap. Tapi hukumnya kita kawal, konstitusinya kita kawal," kata Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menolak adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Hal ini disampaikan dalam pidato HUT ke-50 PDIP di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).

“Kalau sudah dua kali, ya maaf, ya dua kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter,” kata Megawati.

Putri Sang Proklamator itu mencontohkan negara Amerika Serikat yang sudah lebih dari 200 tahun berdiri tetapi prinsip demokrasinya tetap hanya memiliki dua partai.

Megawati bertutur demokrasi Indonesia juga perlu tetap berdiri pada prinsip yang sudah ada.

“Jadi ketika Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup, mendadak-mendadak sepertinya terus dibuat kesalahan, dilengserkan. Apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya dari seorang ibu, seorang ibu rumah tangga warga negara Indonesia,” ujar Presiden RI ke-5 ini.