TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desas-desus wacana kocok ulang atau reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi tanda tanya.

Adapun isu reshuffle ini makin mencuat ketika PDI Perjuangan menyinggung kinerja menteri dari Partai Nasdem beberapa waktu lalu.

Pengamat politik Agung Baskoro melihat ada sejumlah opsi yang bisa diambil Presiden Jokowi untuk menggantikan posisi menteri jika kader NasDem didepak dari Pemerintahan.

Selain dari politisi, kalangan profesional hingga purnawirawan TNI berpotensi besar mengisi jabatan menteri.

Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa hingga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Yusril Ihza Mahendra dinilai sosok potensial mengisi kursi menteri.

“Menimbang relasi Presiden Jokowi dengan kedua sosok ini sangat baik. Dan secara kompetensi, baik Andika maupun Yusril punya rekam jejak yang mentereng di bidangnya, baik soal Hankam  di sisi Andika dan Hukum di sisi Yusril,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Minggu (15/1/2023).

“Namun pertanyaan mendasarnya mengemuka, Apakah Andika mewakili Nasdem atau profesional sebagaimana Hadi Tjahjanto yang ditunjuk jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang pasca-pensiun dari TNI/Panglima,” sambungnya.

Hal itu lantaran Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS) ini melihat bahwa Presiden Jokowi saat ini cenderung membutuhkan kekuatan politik yang solid.

Sebab, lanjut dia, NasDem diperkirakan kuat bergabung bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai oposan di Pemilu mendatang.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle NasDem, Pengamat: Presiden Harus Jadi Kepala Pemerintahan, Bukan Kepala Koalisi

Sementara itu, menurut Agung, Presiden Jokowi tidak punya hambatan untuk membawa Yusril Ihza Mahendra ke dalam kabinet.

“Sehingga relevansi partai-partai lain seperti PDIP, Gerindra, Golkar hingga Perindo menjadi penting demi menjaga soliditas pemerintahan,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengungkapkan hal serupa.

Menurutnya, selain politisi, potensi kekosongan kursi menteri dapat ditempati kalangan profesional.

Selain Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, mantan Ketua Kadin Rosan Roeslani pun bisa saja menjadi opsi.