TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penasehat hukum (PH) Irfan Widyanto, Henry Yosodiningrat menilai bahwa jaksa penuntut umum (JPU) tak adil dalam melaksanakan pembuktian.

Hal itu karena tak dihadirkan atau dibacakannya keterangan seorang ahli pidana, yaitu Mompang Panggabean.

Padahal di dalam berkas pekara, keterangan ahli tersebut dianggap dapat meringankan kliennya.

Oleh sebab itu, Henry Yosodiningrat bersikeras agar keterangan tersebut dimunculkan di muka persidangan.

Setidaknya agar keterangan itu dianggap dibacakan di dalam persidangan.

"Padahal ada berita acara yang kalau pun tidak dibacakan, dianggap dibacakan," katanya dalam persidangan pada Senin (16/1/2023).

Bahkan dia juga menawarkan diri untuk membacakannya, jika tim JPU keberatan.

"Kalau majelis hakim memerintahkan kami yang membacakan, akan kami bacakan," ujarnya.

Sayangnya, keterangan ahli yang ada di dalam berkas pekara itu tetap tak dibacakan dalam persidangan.

Dengan tak dibacakannya keterangan ahli tersebut, Henry menilai bahwa penuntut umum seolah melakukan pembuktian hanya untuk membuktikan kliennya bersalah.

"Kesannya bahwa penuntut umum hanya mengajukan bukti-bukti, boleh mengesampingkan bukti, boleh mengesampingkan berita acara yang pro justitia, semata-mata untuk menghukum seseorang," katanya.

Baca juga: Pengacara Irfan Widyanto Minta Jaksa Bacakan Keterangan Ahli Pidana Mompang di Berkas Perkara

Oleh karena itulah, Henry meminta tim JPU menjelaskan alasan tak dihadirkan atau dibacakannya keterangan ahli pidana Mompang Panggabean.

"Kalau penuntut umum tidak mau membacakan, apa alasannya?" ujar Henry.

Tim JPU pun menjawab bahwa pihaknya sudah memperoleh cukup bukti untuk membuktikan dakwaannya.

"Dari penuntut umum merasa pembuktian sudah cukup, maka kita tidak membacakan atau menghadirkan ahli yang kita rasa sudah tidak dibutuhkan lagi."

Sebagai informasi, dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ini Irfan Widyanto menjadi satu dari tujuh terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Enam lainnya ialah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Chuck Putranto, Arif Rahman Arifin, dan Baiquni Wibowo.

Para terdakwa obstruction of justice telah didakwa Pasal 49 juncto Pasal 33 subsidair Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidair Pasal 221 ayat (1) ke 2 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.