Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Maruf Amin menegaskan pemerintah akan menggenjot upaya pengendalian kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di tahun 2023 untuk mencapai target 0 persen pada 2024 mendatang.

Maruf Amin berharap target tersebut akan mampu dicapai.

"Target 2024, 0% kemiskinan (ekstrem) itu kita harapkan akan tercapai. Karena nanti tinggal 2023 ini kita akan genjot lagi beberapa kabupaten kota, sisanya di 2024," kata Maruf Amin di Bandara Internasional Syamsudin Noor Kalimantan Selatan pada Jumat (27/1/2023).

Ia menjelaskan upaya pengendalikan kemiskinan sempat terpengaruh pandemi Covid-19 yang melanda dunia beberapa waktu lalu.

Namun demikian, kata dia, setelah pandemi pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara dari tahun ke tahun (year on year) dibandingkan dengan sebelum pandemi.

Baca juga: Cegah Stunting, Ibu Hamil Dinilai Perlu Konsumsi Suplemen Penambah Darah Secara Rutin

"Kemudian kita sudah mulai melakukan dari 2021, itu ada 7 provinsi, kemudian juga 35 kabupaten kota, dan sekarang kita sudah menyelesaikan 2022 di 200 lebih kabupaten kota melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat," kata Maruf.

"Di samping itu kita menanggulangi kemiskinan dengan dua skema yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstrem-nya tinggi dan berada di atas angka nasional yakni 2 persen.

Baca juga: Upaya Kemenkop UKM Hapus Kemiskinan Ekstrem: Pemetaan Lokasi, Pemberian Akses dan Pendampingan

Ia meminta para kepala daerah yang wilayahnya masih ada kemiskinan ekstrem untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

"Tolong seluruh kepala daerah cek ini dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ini harus berada pada 0 persen," Kata Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Presiden mengatakan para Kepala Daerah sudah memegang data daerah mana saja yang masih tinggi angka kemiskinan ekstremnya.

Para kepala daerah harus sudah paham target, sasaran, serta intervensi apa yang dilakukan agar angka kemiskinan ekstrem bisa turun.

“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penangananya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan semuanya pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.

Meskipum demikian Presiden tidak menyebut daerah mana saja yang angka kemiskinan ekstremnya masih tinggi tersebut.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan jumlah penduduk miskin pada September 2022 naik 0,20 juta orang menjadi sebesar 26,36 juta orang dibandingkan Maret 2022.

Sementara itu persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen atau meningkat 0,03 persen poin dibandingkan bulan Maret 2022.