TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (Sekjen PBB) Afriansyah Noor mengungkapkan semua kader PBB sempat terkejut, bahkan syok ketika mendengar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mendukung Yusril Ihza Mahendra sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Dewan PBB di Kelapa Gading, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bahkan, Jokowi menyebut dukungan itu akan diberikan apabila Yusril mendapatkan kendaraan di Pilpres 2024.

Maka, tugasnya PBB menurut Presiden, mencarikan kendaraan agar memenuhi syarat untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dukungan tersebut diberikan bukan tanpa alasan. Menurut Presiden, saat ia menjabat Wali Kota, salah satu partai yang mendukungnya adalah PBB. Selain itu saat menjadi Presiden sekarang ini, PBB merupakan salah satu partai pendukung pemerintah.

Setelah mendengar pernyataan presiden tersebut, PBB merespons positif dan merapatkan barisan untuk memberikan dukungan kepada Prof Yusril, namun tidak sebagai capres tetapi cawapres.

"Dan saya dan teman-teman (PBB) merasa betul-betul ini suatu hal yang luar biasa karena yang ngomong itu seorang Presiden, orang nomor satu di Indonesia dan kebetulan beliau (Jokowi) juga bukan Pimpinan partai politik, tapi kader partai politik," kata Afriansyah Noor saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Menurutnya, dukungan Cawapres bagi Yusril merupakan sebuah hal yang realistis.

Pasalnya, PBB tak memiliki kursi di DPR RI sebagai tiket mengusung capres.

Meski begitu, lanjut Afriansyah, tak menyurutkan kader PBB untuk mendorong Yusril maju. Termasuk, mengunakan cara berkomunikasi dengan partai politik lain.

Terlebih, Afriansyah mengaku baru saja berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Dalam pertemuan itu, Afriansyah mengaku bahwa PBB dan PDIP memiliki cara pandang yang sama soal kebangsaan.

PBB dan PDIP, katanya, juga memiliki rekam jejak sejarah yang sama dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. PBB yang berlatarbelakang Masyumi dan PDIP yang berlatarbelakang Partai Nasional Indonesia (PNI).

Selain menanggapi soal pernyataan Jokowi tersebut, Afriansyah juga menyoroti sistem pemilu. Dia menilai sistem Pemilu proposional terbuka melahirkan banyak koruptor.

Namun, Afriansyah menuturkan ketika ada anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi, partai yang mengusungnya tidak disalahkan.

Menurutnya, harusnya apabila seseorang anggota legislatif tersandung kasus korupsi, maka secara otomatis partai pengusungnya pun bersalah semisal mendapat hukuman moral agar tidak dipilih untuk 5 tahun lagi.

Afriansyah mengajak semua pihak agar berpikir realistis bahwa Pemilu proposional tertutup lebih banyak plusnya ketimbang terbuka.

Ia juga menjelaskan terkait anggapan kewenangan partai yang lebih dominan dalam Pemilu proposional tertutup.(*)