Menurut Sudirman, praktik bernegara semakin terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif dan KPK dipreteli dari pelemahan aspek legal hingga penempatan orang-orang bermasalah pada level pimpinan.

Sementara sekelompok pekerja yang profesional dan menjaga idealisme digusur secara sistematis.

Ia menjelaskan IPK yang merosot juga dipengaruhi perilaku yang meminggirkan etika publik para pejabat tinggi negara.

Sudirman berharap kemerosotan IPK ini bisa diperbaiki secepatnya, dimulai dari mencari lapis baru kepemimpinan melalui Pemilu 2024.

“Setiap perubahan besar selalu memberi harapan bagi lahirnya perbaikan," tegas mantan Menteri ESDM ini.

“Inilah kesempatan besar bagi bangsa untuk memperbaiki lingkungan pengendalian makro. Dengan cara mendorong figur-figur yang punya komitmen pada clean government, tata kelola dan penegakan etika publik, untuk maju berkontestasi secara sehat," ujarnya.

Adapun Transparency International Indonesia mendata, IPK Indonesia turun 4 poin menjadi 34 pada 2022.

Hal itu membuat peringkat IPK Indonesia merosot dari 96 menjadi di posisi 110.

Peringkat Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam dan Thailand serta Timor Leste.