TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, saat ini dunia pers sedang tidak baik-baik saja.

Ia menilai, isu utama dunia pers saat ini bukan lagi mengenai kebebasan pers, melainkan pemberitaan yang bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kamis (09/02/2023).

"Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama, menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab," ujar Jokowi dalam sambutannya, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI.

Ia menyebutkan, saat ini masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Media konvensional yang beredaksi pun menjadi semakin terdesak dalam peta pemberitaan.

Baca juga: Dinilai Bukan Sosok Tepat untuk Lanjutkan Jokowi, Alasan GP Mania Bubarkan Diri

"Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional sekarang ini banyak sekali, dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita," ujarnya.

Masalah utama kedua, lanjut Jokowi, adalah keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat.

Menurutnya, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing.

"Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita," ujarnya.

Isu utama ketiga, lanjutnya, adalah kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama.

Jokowi memandang data sebagai new oil yang harganya tak terhingga.

Presiden pun mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.

"Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini," ucapnya.